Drama Rasuah (Kembali) Terjadi Lagi, Kali Ini Bogor

Mari kita lihat negara tercinta ini
Semakin banyak oknum katanya
Yang menjilat sana-sini
Lidah yang bukan main panjangnya
Bisa menjilat siapa saja
hamba taat penjilat nikmat
Mulai dari kalangan mahasiswa sampai penguasa negara
Semua berlomba-lomba memiliki kekuasaan
Tak ingin sedikit pun diganggu dengan aturan
karena nikmat menjadi nomor satu
Urusan perut tak boleh dicatut
Inilah yang terjadi
Inilah yang terlihat
Bukan sok bijak
Bukan sok suci
Hanya merasa sedih
Hanya merasa sakit
Bahwa legalitas hanya sebatas tanda tangan di atas kertas
Legitimasi dijadikan jalan mencari kursi

Tangan di atas meja tak lagi suci
Tak lagi bersih
Berdebu, usang dan tak berprikemanusiaan

Kesengsaraan muncul ke atas permukaan
Enggan pergi
Enggan menghilang
Ia akan terus menghantui
Kekuasaan yang tak perduli akan keadilan
Kekuasaan yang buta akan kemanusiaan
Kekuasaan yang digunakan untuk menjatuhkan
Segala sisi kebaikan yang mencoba hidup

Negara tercinta ini semakin banyak memiliki warna
Namun saling pudarkan satu sama lainnya

Bicara ideologi kanan kiri sudah tak patut lagi
Tak boleh dilakukan di lorong manapun
Semua harus nurut dengan segala aturan yang tak patut

Semakin banyak warna yang mulai hilang
Bahan bacaan yang menebalkan warna dihilangkan
DIHARAMKAN
Dijadikan barang bukti penangkapan

Literasi dikatakan pembodohan
Literasi semakin terpinggirkan
Literatur berdebu dan usang
Literatur semakin tak berharga dan dijauhkan

Menyedihkan
Semua hilang
Kemanusiaan
Keadilan
karena lapar kekuasaan lapang kesengsaraan

Mari kita nikmati saja semuanya
Aku khawatir
Yang sadar mulai enggan berbicara
Mulai hilang dari perabadan
karena aturan pesanan
Kejam memang
Tapi semua itu adalah kenyataan

Kita harus mulai membangun kembali
Kemanusiaan yang mulai runtuh
Keadilan yang perlahan menghilang
Berkat laparnya kekuasaan
Rakyat kecil hanya bisa menerima lapang dada kesengsaraan
Setiap hari harus menjadi sarapan
Bahwa setiap perjuangan hanya sebuah kesia-siaan
Semua bisa dibeli dengan uang yang terlanjur dituhankan

Sajak “Lapar Kekuasaan Lapang Kesengsaraan” yang saya temukan di laman Lelahbersajak.com ini begitu gamblang menukilkan fenomena kekuasaan yang membutakan.

Dari kacamata kekuasaan, asal uang menjadi kabur karena begitu laparnya mereka yang berkuasa.

Pemberi uang pun juga samar, karena kekuasaan sangat mendamba uang dengan segala cara.

Tidak ada yang menyangka, pilar kokoh kekuasaan beberapa periode kerabat Yasin di Bogor, Jawa Barat, akhirnya runtuh juga.

Setelah sang kakak Rahmat Yasin menjadi Bupati Bogor untuk dua periode (2008-2014), sang adik – Ade Munawaroh Yasin - meneruskan dinasti politik keluarga dengan menjadi penerusnya sebagai Bupati Bogor (2018-2020).

Sementara istri Rahmat Yasin, Elly Halimah Rachmat Yasin masih aktif sebagai anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan tengah menakhodai PPP Kabupaten Bogor sebagai ketua.

Ketiganya dikenal sebagai politisi handal dan kini dua di antaranya, yakni kakak adik, Rahmat dan Ade berakhir sama sebagai pelaku rasuah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terbaru dengan menangkap Bupati Bogor Ade Yasin, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat serta rekanan swasta (Rabu, 27/4/2020).

Sejak menang sebagai bupati terpilih dari Pilkada 2018, strategi politiknya banyak dikagumi lawan-lawan politiknya.

Ade Yasin menggaet Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengalahkan tiga pasang kompetitornya dengan keunggulan 41,12 persen.

Ada strategi pelemahan di lawan terkuat dengan “penciptaan” pasangan “unyu-unyu” untuk memperkuat basis sendiri.

Tepat ibarat pepatah yang mengatakan,”sepandai-pandainya tupai melompat, sekali waktu jatuh jua”.

Setelah Rahmat Yasin terpilih menjadi Bupati hingga dua periode, konsolidasi kekuatan begitu masif dilakukan di Bogor.

Rahmat Yasin “terpelanting” jatuh karena kasus suap tukar- menukar kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri serta menerima gratifikasi dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Bogor senilai Rp 8,9 miliar.

Selain menerima fulus, Rahmat didakwa menerima tanah dan mobil.

Tanah seluas 20 hektar yang berlokasi di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor itu “dipersembahkan” oleh pengusaha swasta yang ingin dibantu pengurusan izin pembangunan pesantren.

Kendaraan mewah senilai Rp 859 juta seperti yang bisa dipunyai “sultan-sultan” juga disetor dari kontraktor swasta yang memegang beberapa proyek di wilayah Kabupaten Bogor.

Dana upeti yang dipungut dari beberapa kepala dinas diperuntukan Rahmat Yasin untuk running di periode keduanya pada Pilkada 2013 serta pemilihan legeslatif 2014 (Kompas.com, 13 November 2020).

Terhadap kasus suap tukar-menukar kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri, Rahmat Yasin divonis 5 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

Putusan vonis tersebut lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK, yakni 7 tahun 6 bulan penjara.

Sementara untuk kasus gratifikasi Rp 8,9 miliar dan pemberian tanah serta mobil, Rahmat Yasin diketok vonis 2 tahun 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung.

Setali tiga uang, vonis ini juga “dikorting” dari tuntutan jaksa KPK yang meminta 4 tahun 2 bulan penjara (Kompas.com, 27 April 2022).

Harus diakui, daerah pemilihan Kabupaten Bogor memang dikenal dengan kawasan yang “boros” untuk pembiayaan politik.

Hampir sebagian besar konstituen politik di Bogor sudah paham dengan akomodasi politik dan transportasi politik.

Tidak ada yang “gretongan” untuk suara politik di hajatan politik seperti pilkades, pilkada atau pileg.

KKO pun berlaku di sana-sini. Maksud KKO adalah “Kanan Kiri Oke”. Artinya walau pemilik suara sudah mendapat “sangu” dari salah satu pihak konstestan, tetapi pemilik suara juga masih menjajakan suaranya ke pihak-pihak yang lain.

Menurut penelitian Nusakom Pratama Institute di beberapa pelaksanaan pemilihan (pilpres, pilkada dan pileg), Kawasan Cileungsi hingga Jonggol, Kawasan Parung hingga batas Kota Bogor, Kawasan perbatasan Depok hingga Cibinong Cilodong, Kawasan Tajur batas Kota Bogor hingga Puncak serta daerah-daerah kantung perbatasan Kota Bogor, biaya politiknya sangat besar dan menjadi porsi terbesar dari calon yang ikut kompetisi politik.

Ada apa dengan Ade Yasin?

Melihat latar belakang keluarga dan pekerjaan sebelum menjabat sebagai kepala daerah, tidak ada yang menyangka jika Ade Yasin mengikuti jejak sang kakak yang sempat mengenakan rompi oranye KPK.

Bersuamikan seorang hamba hukum, pernah menjadi pengacara selama 11 tahun, dan duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selama dua periode serta memimpin partainya di level kabupaten dan provinsi, menjadikan Ade Yasin kenyang dengan jam terbang politiknya.

Sang adik seperti mengulang kejayaan politik sang kakak yang sama-sama menjadi politisi handal dari partai berlambang Kabah tersebut.

Belum lagi modal sosialnya sebagai aktivis Muslimat di Nadhatul Ulama, pembina organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta penasihat Majelis Ulama Indonesia, menjadikan profiling Ade Yasin sangat paripurna (Idntimes, 14 September 2021).

Belum lagi gebrakannya di birokrasi cukup mengundang simpati. Program kerjanya yang diberi tajuk Panca Karsa bertujuan memajukan Bogor begitu cukup menjanjikan.

Bogor Membangun, Bogor Maju, Bogor Cerdas, dan Bogor Keberadaban juga lumayan narasinya.

Bogor Membangun dimaksudkan agar desa-desa di Kawasan Kabupaten Bogor bergerak maju.

Sedangkan Bogor Sehat diarahkan untuk memberikan pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan yang paling dasar untuk masyarakat. Pelayanan tersebut juga dibarengi dengan infrastruktur kesehatan yang akan dioptimalkan.

Sementara Program Bogor Cerdas direalisasikan dengan dibagikannya Kartu Bodas (Bogor Cerdas) untuk meningkatkan angka prestasi siswa sekolah di Kabupaten Bogor yang cenderung rendah.

Tidak hanya di sekolah negeri, Ade Yasin juga membuat Program Bedah Pesantren dengan memberikan insentif dan sertifikat yang bertujuan meningkatkan indeks pendidikan.

Sekali lagi, Ade Yasin tidak belajar dan mengambil hikmah dari kasus yang menimpa kakak kandungnya.

Keduanya terpelanting dari kekuasaan akibat gurih dan nikmatnya kelindan peluang kekuasaan yang memberikan akses kapital tanpa batas.

KPK harus mengungkap kasus tangkap tangan Ade Yasin dengan terang benderang. Apakah menjadi korban pemerasan dari BPK karena kasus-kasusnya yang begitu besar ketidakberesannya ataukah tangkap tangan tersebut karena adanya transaksi temuan pelanggaran di Kabupaten Bogor yang “dinominalkan” oleh BPK.

KPK juga harus mempertanggungjawabkan apakah operasi tangkap tangan Ade Yasin ini nantinya tidak menjadi antiklimaks.

Publik menjadi jengah jika ending kasus ini hanya “merugikan” ratusan juta rupiah keuangan negara, sementara proses penyadapan hingga penangkapan KPK memakan biaya operasi yang jauh lebih besar. Lebih besar pasak “operasi” daripada tiang “gratifikasi” jadinya.

Publik sudah kadung percaya, tindak penyelewengan kepala daerah yang bernominal puluhan hingga ratusan juta rupiah sudah biasa terjadi dan aman-aman saja.

Justru yang tidak biasa, kasus merugikan triliunan rupiah yang jarang terjamah KPK. Walau bagaimanapun, setiap penyalahgunaan kekuangan negara walau sepeser rupiah adalah tetap korupsi. Sekali korupsi tetap korupsi.

Alih-alih menindak komisionernya yang terbukti melanggar etika dengan menonton balapan motor GP Mandalika dan menginap di cottages mewah atau berhubungan langsung dengan pihak yang berpekara, gebrakan KPK di saat musim mudik Lebaran ini layak mendapat apresiasi setelah sekian lama “absen” dengan OTT.

Di saat warga tengah “OTT” atau Orang Tunggu THR (Tunjangan Hari Raya), eeh KPK malah tetap OTT atau Operasi Tangkap Tangan kepala daerah culas.