Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Awasi Prokes Pemudik, Cegah Peningkatan Kasus Covid-19

Kompas.com - 27/04/2022, 13:59 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan selama masa mudik agar tidak menimbulkan lonjakan kasus Covid-19 seusai Idul Fitri 1443 Hijriah.

"Pemerintah harus memastikan protokol kesehatan dijalankan secara disipilin oleh para pemudik. Awasi di tempat-tempat yang menjadi titik istirahat atau berhenti para pemudik seperti di rest area, tempat makan, fasilitas publik dan sebagainya," kata Netty dalam siadan

"Jangan sampai mudik tahun ini jadi titik balik peningkatan kasus Covid-19 di Tanah Air," imbuh Netty.

Baca juga: Saat Baju Lebaran hingga Tabungan untuk Mudik Ludes Dilalap Api...

Netty menuturkan, rute mudik juga harus dipantau karena ada potensi terjadinya kemacetan yang dapat membuat penumpukan  massa di titik-titik tertentu.

Selain itu, Netty juga meminta Satgas Covid-19 pemerintah pusat daerah menginspeksi pelaksanaan protokol kesehatan rutin di simpul transportasi massa seperti terminal, stasiun, dan bandara.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, pemerintah mesti memitigasi potensi membludaknya pemudik di lokasi-lokasi tersebut agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

Baca juga: Epidemiolog: Transisi Menuju Endemi Covid-19 Bukan Berarti Pelonggaran Prokes

"Petugas maupun pengelola harus diedukasi agar turut menjaga prokes para penumpang," ujar Netty.

Di samping itu, ia juga mendorong agar pemerintah  lebih intensif lagi dalam mengejar laporan kepatuhan protokol kesehatan di wilayah masing-masing.

"Info dari Satgas Covid-19,  masih banyak provinsi yang tidak rutin melaporkan kepatuhan akan prokes di wilayahnya. Ini harus ditegakkan saat  menghadapi libur Idulfitri dengan mobilitas masyarakat semakin tinggi," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com