Aturan Teknis Pemilu 2024 Belum Terbit, Perludem: Kita ini Masih Ngomong-ngomong Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyoroti belum terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2024.

Oleh karenanya, Titi mengingatkan bahwa wacana penundaan pemilu belum selesai.

"Oke sekarang sudah ada keputusan KPU yang menyatakan Pemilu 2024 itu 14 Februari. Lalu yang masih konsensus politik antara DPR, pemerintah dan KPU adalah Pilkada akan berlangsung pada November 2024," ujar Titi dalam diskusi virtual yang digelar Public Virtue Institute soal wacana penundaan pemilu, Sabtu (23/4/2022).

"Problemnya adalah hari pemungutan suara itu kepastiannya itu ada di PKPU tentang tahapan, program dan jadwal. Sampai hari ini PKPU tentang itu belum ada. Jadi kita itu masih ngomong-ngomong saja nih nanti 14 Juni itu tahapan Pemilu akan dimulai," lanjutnya.

Baca juga: Megawati yang Tolak Penundaan Pemilu dan Isyarat PKB Menyudahi Wacana

Kemudian, disebutkan pula pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 akan dilakukan pada Agustus tahun ini. Namun, aturan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut belum ada.

"Peraturannya belum ada, anggarannya juga belum. Sehingga menurut saya kita tidak bisa kemudian menganggap isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode ini sudah selesai. Karena indikator konkretnya (aturan teknis) belum tersedia," tegasnya.

Lebih lanjut Titi menjelaskan, penundaan terhadap pemilu memang memungkinkan.

Hanya saja jika ada alasan kemanusiaan yang mendesak seperti ingin menyelamatkan nyawa warga sebagai prioritas di awal 2020 saat pandemi Covid-19 menyerang dunia

Namun, dalam konteks kondisi di Indonesia Pilkada 2020 tetap digelar oleh pemerintah meski pandemi saat itu belum landai.

Menurut Titi alasan pemerintah saat itu adalah karena proses politik tidak bisa terhambat oleh pandemi.

Sehingga dia heran jika saat ini ada yang mewacanakan Pemilu 2024 ditunda. Padahal sejumlah agenda besar yang melibatkan masyarakat bisa tetap dilakukan.

Baca juga: Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Legitimasi Pemerintahan Demokratis

"Kita sudah menggelar Pilkada 2020 saat pandemi. Kemudian kemarin menggelar MotoGP Mandalika. Mengapa para pejabat publik dan elite kita cepat sekali amnesia politiknya," tambah Titi.