Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Ada Perubahan Konstitusi, PPP Nilai Pemilu Digelar 2024

Kompas.com - 22/04/2022, 15:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menganggap pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memperjelas pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurutnya,  Pemilu 2024 akan terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu 14 Februari 2024.

"Jadi sebenarnya, kalau bagi PPP, sudah clear ini (soal Pemilu)," kata Baidowi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/4/2022).

Pria yang akrab disapa Awiek ini menerangkan, partainya sejak awal sudah tegas menolak wacana penundaan pemilu.

Baca juga: Fadli Zon Sepakat dengan Megawati, Polemik Penundaan Pemilu Tidak Seharusnya Ada

PPP disebut tetap taat pada konstitusi yang mengatur bahwa pelaksanaan pemilu digelar lima tahun sekali.

"Dan sampai hari ini, belum ada perubahan konstitusi. Presiden Jokowi pun telah menegaskan pelaksanaan pemilu konsisten tahun 2024," ujarnya.

Selain itu, pemilu 2024 juga tetap akan terlaksana berkaca pada pelantikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027.

Adapun KPU dan Bawaslu merupakan pihak penyelenggara yang menentukan pelaksanaan pemilu. Kedua pihak ini juga disebut telah memberikan penegasan bahwa akan menyelenggarakan pemilu 2024.

"Penegasan dari KPU (yang baru), setelah rapat dengan DPR juga menegaskan akan menggelar Pemilu sesuai jadwal yang disepakati," jelas anggota Komisi VI DPR ini.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan tidak ada penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: Sekjen PAN: Pernyataan Ibu Mega Kian Kuatkan Tekad Pemilu Sesuai Jadwal

Pemilu itu, kata dia, harus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

"Saya tegas mengatakan sebagai ketua partai, no! Tak ada penundaan (pemilu) sama sekali. Tetap berjalan dengan apa adanya," kata Megawati dalam acara Kick Off Pembentukan BRIDA yang ditayangkan secara virtual, Rabu (20/4/2022).

Ia mengungkapkan, Presiden Jokowi juga telah menegaskan bahwa pemilu tidak akan ditunda. Wacana penundaan pemilu, menurut Megawati, tak ubahnya sebagai permainan politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com