Di luar itu, pemerintah perlu juru bicara lainnya yang lebih kapabel untuk mewakili RI dalam menyampaikan isu yang sensitif.
Ia mengingatkan bahwa saat ini Indonesia tengah dilema karena tekanan dari negara-negara barat, namun berupaya untuk netral.
"Dalam situasi dilematis dan pelik itulah, porsi dan opsi jubir bisa beragam. Maudy Ayunda punya potensi besar ke depan dengan memulai pada tema anak muda dan bina damai," tutur dia.
Melihat ini, Wasisto menilai, penunjukan dan penempatan milenial dalam pemerintahan masih belum efektif.
Menurut dia, para anak muda tak bisa bebas berekspresi karena hierarki dan birokrasi sehingga cenderung tunduk oleh binaan para elite atau birokrat dari generasi X dan baby boomers.
"Dengan kata lain, para milenial hanya sekadar menjadi etalase aspirasi bagi pemerintah untuk mengikuti tren transisi demografi lewat milenial ini," kata Wasisto.
Baca juga: Pemerintah Tunjuk Maudy Ayunda sebagai Jubir Presidensi G20 Indonesia
Kendati demikian, Wasisto menilai, tidak ada yang salah dengan penunjukan anak muda di pemerintahan. Hanya saja penempatannya yang kurang tepat.
Jika saja para anak muda ini ditempatkan pada bisnis BUMN berbasis startup, bisa jadi akan lebih efektif karena karakter milnenial yang melek teknologi.
Namun, jika para milenial ditempatkan di lembaga strategis negara di lingkaran Istana, berpotensi terjadi pertentangan nilai dan posisi antargenerasi.
"Terlebih karena masih dominannya elite dari generasi sebelumnya. Hal inilah yang menyulitkan posisi milenial untuk berkembang sesuai kapasitasnya," kata Wasisto.
Sementara, Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, menilai, penempatan sejumlah sosok milenial di sekitar Jokowi merupakan gimik untuk menggaet dukungan anak muda ke pemerintah.
Padahal, milenial yang ditunjuk tidak merepresentasikan anak muda seluruh Indonesia dan cenderung hanya mewakili anak-anak muda kota.
Sementara, di pedesaan banyak anak muda dengan tingkat pendidikan rendah harus banting tulang sekadar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Jadi menurut saya ini jadi hanya gimik marketing politik untuk kelompok milenial ini," kata Kunto kepada Kompas.com, Selasa (19/4/2022).
Kunto pun menyoroti konflik kepentingan yang pernah melibatkan dua stafsus milenial Jokowi. Terbaru, penunjukan Maudy Ayunda sebagai juru bicara Presidensi G20 yang juga menuai kritik publik.
Baca juga: Profil Partai Solidaritas Indonesia: Mimpi Anak Muda dan Gagasan Antikorupsi
Fenomena ini, menurut Kunto, memperlihatkan bahwa kaum muda belum menunjukkan peran berarti di pemerintahan.
Oleh karenanya, masih diperlukan peran nyata dari milenial di pemerintahan untuk membuktikan bahwa anak muda bukan sekadar pajangan.
"Milenial sekitar Pak Jokowi harus kemudian mengambil langkah yang drastis dengan menyuarakan kepentingan-kepentingan kelompok muda ini ke pemerintah, tidak hanya puas dijadikan pajangan, dan berani mundur kalau memang mereka hanya dijadikan pajangan," kata Kunto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.