Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fenomena Gimik Milenial Sekitar Jokowi: Dari Stafsus Presiden hingga Juru Bicara

Kompas.com - 19/04/2022, 13:59 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sederet sosok anak muda menjadi bagian dari wajah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Mereka ditempatkan pada jabatan-jabatan strategis, mulai dari menteri hingga staf khusus.

Sebutlah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim. Lalu ada Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo.

Kemudian, lima staf khusus (stafsus) presiden milenial yakni Putri Tanjung, Ayu Kartika Dewi, Angkie Yudistia, Billy Mambrasar, dan Aminuddin Ma'ruf.

Baca juga: Tantangan Politik Elektoral Milenial

Terbaru, pemerintah menunjuk aktris yang juga penyanyi, Maudy Ayunda, sebagai juru bicara Presidensi G20 Indonesia.

Penunjukan sejumlah milenial di pemerintahan menuai pro dan kontra. Bukan karena usia mereka yang relatif masih muda, tetapi, beberapa nama kurang terdengar kontribusinya, terutama dalam kerja-kerja pemerintahan yang mewakili aspirasi kelompok muda.

Tak ayal, ini memunculkan tudingan bahwa beberapa sosok milenial di pemerintahan hanya sebatas gimik dan pajangan.

Polemik stafsus milenial

Dari sederet nama milenial di sekeliling Jokowi, salah satu yang paling banyak disorot yakni keberadaan staf khusus (stafsus) milenial.

Mulanya, presiden menunjuk 7 stafsus milenial pada awal pemerintahan periode keduanya, 21 November 2019.

Baca juga: Hampir Setahun Ditunjuk Jokowi, Stafsus Milenial Dinilai Minim Prestasi

Namun, dalam perjalanannya, dua stafsus mengundurkan diri. Mereka adalah Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra.

Adamas Belva yang merupakan pendiri startup Ruangguru mundur dari lingkaran Istana pada 21 April 2020. Ia pamit usai terjadi polemik penunjukan Skill Academy by Ruangguru sebagai mitra Kartu Prakerja.

Kala itu, banyak pihak meminta Belva mundur demi menghindari konflik kepentingan antara perusahaannya dengan posisinya di pemerintahan.

Tak lama, Andi Taufan juga mengundurkan diri. Pengunduran diri itu Andi umumkan pada 24 April 2020.

Andi mundur pasca-tersandung polemik konflik kepentingan. Polemik itu muncul setelah ia menyurati para camat untuk menitipkan perusahaannya, PT Amarta Fintech, dalam program penanggulangan pandemi Covid-19.

Setelah surat itu bocor ke publik, Andi meminta maaf dan mengaku telah menarik surat yang dimaksud.

Kini, tersisa lima stafsus milenial Jokowi. Lebih dari dua tahun menjabat di pemerintahan, peran kelimanya masih banyak dipertanyakan.

Kritik jubir Presidensi G20

Penunjukan Maudy Ayunda sebagai juru bicara pemerintah dalam Presidensi G20 Indonesia baru-baru ini juga menuai polemik.

Sebagai wajah Indonesia di dunia internasional, pengalaman dan kapabilitas aktris serta penyanyi berusia 27 tahun itu dipertanyakan.

Baca juga: Bantah Penunjukan Maudy Ayunda sebagai Jubir Presidensi G20 Hanya Gimik, Menkominfo: Itu Bukan Tempelan

Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga Irfan Wahyudi kepada Bloomberg menyebut, kendati penunjukan Maudy terbilang masuk akal untuk menjangkau anak muda, namun, Indonesia butuh sosok yang lebih representatif.

"Dalam hal ini, penggunaan anak muda akan dilihat sebagai gimik, bukan sebagai fungsi strategis," katanya, Senin (18/4/2022).

Juru Bicara Pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia, Maudy Ayunda saat memberikan keterangan pers pada Kamis (31/3/2022).dok. Sekretariat Presiden Juru Bicara Pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia, Maudy Ayunda saat memberikan keterangan pers pada Kamis (31/3/2022).

Sementara, peneliti politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menilai, Presidensi G20 saat ini berada di situasi global yang terpolarisasi karena dampak invasi Rusia ke Ukraina.

Menimbang situasi global yang tengah pelik dan sensitif itu, kata dia, dibutuhkan sosok juru bicara yang mampu menjembatani friksi antarsesama anggota G20.

Ada baiknya juru bicara itu merupakan sosok diplomat senior yang malang melintang menjadi juru damai.

"Penunjukkan MA (Maudy Ayunda) akan tepat kalau itu di bagian tema konferensi tertentu misalnya youth and peacebuilding dalam G20 ini," kata Wasisto kepada Kompas.com, Senin (18/4/2022).

Menurut Wasisto, penunjukan sosok yang kurang kapabel sebagai juru bicara akan berdampak pada penyampaian pesan presiden terhadap posisi Indonesia sebagai Presiden G20.

Terlebih ketika kelak juru bicara tersebut dihujani pertanyaan oleh berbagai media internasional, tentunya dibutuhkan mental kuat, terutama ketika menjawab isu-isu sensitif yang melibatkan relasi antaranggota G20.

"Dalam konteks ini tentu perlu juru bicara yang punya jam terbang tinggi di level diplomasi global," ujarnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Prabowo, Ganjar, Anies Berebut Suara Milenial

Menurut Wasisto, penunjukan Maudy sebagai juru bicara bisa jadi sebagai representasi simbolis yang mewakili anak muda.

Maudy dilibatkan sebagai faktor penarik supaya penduduk Indonesia, utamanya kalangan muda, mengikuti perkembangan Presidensi G20.

Kendati demikian, Wasisto menegaskan, penunjukan Maudy sebagai juru bicara tak menjadi soal jika tugasnya sebatas menyampaikan isu yang berkaitan dengan tema anak muda.

Di luar itu, pemerintah perlu juru bicara lainnya yang lebih kapabel untuk mewakili RI dalam menyampaikan isu yang sensitif.

Ia mengingatkan bahwa saat ini Indonesia tengah dilema karena tekanan dari negara-negara barat, namun berupaya untuk netral.

"Dalam situasi dilematis dan pelik itulah, porsi dan opsi jubir bisa beragam. Maudy Ayunda punya potensi besar ke depan dengan memulai pada tema anak muda dan bina damai," tutur dia.

Etalase pemerintah

Melihat ini, Wasisto menilai, penunjukan dan penempatan milenial dalam pemerintahan masih belum efektif.

Menurut dia, para anak muda tak bisa bebas berekspresi karena hierarki dan birokrasi sehingga cenderung tunduk oleh binaan para elite atau birokrat dari generasi X dan baby boomers.

"Dengan kata lain, para milenial hanya sekadar menjadi etalase aspirasi bagi pemerintah untuk mengikuti tren transisi demografi lewat milenial ini," kata Wasisto.

Baca juga: Pemerintah Tunjuk Maudy Ayunda sebagai Jubir Presidensi G20 Indonesia

Kendati demikian, Wasisto menilai, tidak ada yang salah dengan penunjukan anak muda di pemerintahan. Hanya saja penempatannya yang kurang tepat.

Jika saja para anak muda ini ditempatkan pada bisnis BUMN berbasis startup, bisa jadi akan lebih efektif karena karakter milnenial yang melek teknologi.

Namun, jika para milenial ditempatkan di lembaga strategis negara di lingkaran Istana, berpotensi terjadi pertentangan nilai dan posisi antargenerasi.

"Terlebih karena masih dominannya elite dari generasi sebelumnya. Hal inilah yang menyulitkan posisi milenial untuk berkembang sesuai kapasitasnya," kata Wasisto.

Sekadar gimik

Sementara, Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, menilai, penempatan sejumlah sosok milenial di sekitar Jokowi merupakan gimik untuk menggaet dukungan anak muda ke pemerintah.

Padahal, milenial yang ditunjuk tidak merepresentasikan anak muda seluruh Indonesia dan cenderung hanya mewakili anak-anak muda kota.

Sementara, di pedesaan banyak anak muda dengan tingkat pendidikan rendah harus banting tulang sekadar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Jadi menurut saya ini jadi hanya gimik marketing politik untuk kelompok milenial ini," kata Kunto kepada Kompas.com, Selasa (19/4/2022).

Kunto pun menyoroti konflik kepentingan yang pernah melibatkan dua stafsus milenial Jokowi. Terbaru, penunjukan Maudy Ayunda sebagai juru bicara Presidensi G20 yang juga menuai kritik publik. 

Baca juga: Profil Partai Solidaritas Indonesia: Mimpi Anak Muda dan Gagasan Antikorupsi

Fenomena ini, menurut Kunto, memperlihatkan bahwa kaum muda belum menunjukkan peran berarti di pemerintahan.

Oleh karenanya, masih diperlukan peran nyata dari milenial di pemerintahan untuk membuktikan bahwa anak muda bukan sekadar pajangan.

"Milenial sekitar Pak Jokowi harus kemudian mengambil langkah yang drastis dengan menyuarakan kepentingan-kepentingan kelompok muda ini ke pemerintah, tidak hanya puas dijadikan pajangan, dan berani mundur kalau memang mereka hanya dijadikan pajangan," kata Kunto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com