Fenomena Gimik Milenial Sekitar Jokowi: Dari Stafsus Presiden hingga Juru Bicara

JAKARTA, KOMPAS.com - Sederet sosok anak muda menjadi bagian dari wajah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Mereka ditempatkan pada jabatan-jabatan strategis, mulai dari menteri hingga staf khusus.

Sebutlah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim. Lalu ada Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo.

Kemudian, lima staf khusus (stafsus) presiden milenial yakni Putri Tanjung, Ayu Kartika Dewi, Angkie Yudistia, Billy Mambrasar, dan Aminuddin Ma'ruf.

Terbaru, pemerintah menunjuk aktris yang juga penyanyi, Maudy Ayunda, sebagai juru bicara Presidensi G20 Indonesia.

Penunjukan sejumlah milenial di pemerintahan menuai pro dan kontra. Bukan karena usia mereka yang relatif masih muda, tetapi, beberapa nama kurang terdengar kontribusinya, terutama dalam kerja-kerja pemerintahan yang mewakili aspirasi kelompok muda.

Tak ayal, ini memunculkan tudingan bahwa beberapa sosok milenial di pemerintahan hanya sebatas gimik dan pajangan.

Polemik stafsus milenial

Dari sederet nama milenial di sekeliling Jokowi, salah satu yang paling banyak disorot yakni keberadaan staf khusus (stafsus) milenial.

Mulanya, presiden menunjuk 7 stafsus milenial pada awal pemerintahan periode keduanya, 21 November 2019.

Namun, dalam perjalanannya, dua stafsus mengundurkan diri. Mereka adalah Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra.

Adamas Belva yang merupakan pendiri startup Ruangguru mundur dari lingkaran Istana pada 21 April 2020. Ia pamit usai terjadi polemik penunjukan Skill Academy by Ruangguru sebagai mitra Kartu Prakerja.

Kala itu, banyak pihak meminta Belva mundur demi menghindari konflik kepentingan antara perusahaannya dengan posisinya di pemerintahan.

Tak lama, Andi Taufan juga mengundurkan diri. Pengunduran diri itu Andi umumkan pada 24 April 2020.

Andi mundur pasca-tersandung polemik konflik kepentingan. Polemik itu muncul setelah ia menyurati para camat untuk menitipkan perusahaannya, PT Amarta Fintech, dalam program penanggulangan pandemi Covid-19.

Setelah surat itu bocor ke publik, Andi meminta maaf dan mengaku telah menarik surat yang dimaksud.

Kini, tersisa lima stafsus milenial Jokowi. Lebih dari dua tahun menjabat di pemerintahan, peran kelimanya masih banyak dipertanyakan.

Kritik jubir Presidensi G20

Penunjukan Maudy Ayunda sebagai juru bicara pemerintah dalam Presidensi G20 Indonesia baru-baru ini juga menuai polemik.

Sebagai wajah Indonesia di dunia internasional, pengalaman dan kapabilitas aktris serta penyanyi berusia 27 tahun itu dipertanyakan.

Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga Irfan Wahyudi kepada Bloomberg menyebut, kendati penunjukan Maudy terbilang masuk akal untuk menjangkau anak muda, namun, Indonesia butuh sosok yang lebih representatif.

"Dalam hal ini, penggunaan anak muda akan dilihat sebagai gimik, bukan sebagai fungsi strategis," katanya, Senin (18/4/2022).

Sementara, peneliti politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menilai, Presidensi G20 saat ini berada di situasi global yang terpolarisasi karena dampak invasi Rusia ke Ukraina.

Menimbang situasi global yang tengah pelik dan sensitif itu, kata dia, dibutuhkan sosok juru bicara yang mampu menjembatani friksi antarsesama anggota G20.

Ada baiknya juru bicara itu merupakan sosok diplomat senior yang malang melintang menjadi juru damai.

"Penunjukkan MA (Maudy Ayunda) akan tepat kalau itu di bagian tema konferensi tertentu misalnya youth and peacebuilding dalam G20 ini," kata Wasisto kepada Kompas.com, Senin (18/4/2022).

Menurut Wasisto, penunjukan sosok yang kurang kapabel sebagai juru bicara akan berdampak pada penyampaian pesan presiden terhadap posisi Indonesia sebagai Presiden G20.

Terlebih ketika kelak juru bicara tersebut dihujani pertanyaan oleh berbagai media internasional, tentunya dibutuhkan mental kuat, terutama ketika menjawab isu-isu sensitif yang melibatkan relasi antaranggota G20.

"Dalam konteks ini tentu perlu juru bicara yang punya jam terbang tinggi di level diplomasi global," ujarnya.

Menurut Wasisto, penunjukan Maudy sebagai juru bicara bisa jadi sebagai representasi simbolis yang mewakili anak muda.

Maudy dilibatkan sebagai faktor penarik supaya penduduk Indonesia, utamanya kalangan muda, mengikuti perkembangan Presidensi G20.

Kendati demikian, Wasisto menegaskan, penunjukan Maudy sebagai juru bicara tak menjadi soal jika tugasnya sebatas menyampaikan isu yang berkaitan dengan tema anak muda.

Di luar itu, pemerintah perlu juru bicara lainnya yang lebih kapabel untuk mewakili RI dalam menyampaikan isu yang sensitif.

Ia mengingatkan bahwa saat ini Indonesia tengah dilema karena tekanan dari negara-negara barat, namun berupaya untuk netral.

"Dalam situasi dilematis dan pelik itulah, porsi dan opsi jubir bisa beragam. Maudy Ayunda punya potensi besar ke depan dengan memulai pada tema anak muda dan bina damai," tutur dia.

Etalase pemerintah

Melihat ini, Wasisto menilai, penunjukan dan penempatan milenial dalam pemerintahan masih belum efektif.

Menurut dia, para anak muda tak bisa bebas berekspresi karena hierarki dan birokrasi sehingga cenderung tunduk oleh binaan para elite atau birokrat dari generasi X dan baby boomers.

"Dengan kata lain, para milenial hanya sekadar menjadi etalase aspirasi bagi pemerintah untuk mengikuti tren transisi demografi lewat milenial ini," kata Wasisto.

Kendati demikian, Wasisto menilai, tidak ada yang salah dengan penunjukan anak muda di pemerintahan. Hanya saja penempatannya yang kurang tepat.

Jika saja para anak muda ini ditempatkan pada bisnis BUMN berbasis startup, bisa jadi akan lebih efektif karena karakter milnenial yang melek teknologi.

Namun, jika para milenial ditempatkan di lembaga strategis negara di lingkaran Istana, berpotensi terjadi pertentangan nilai dan posisi antargenerasi.

"Terlebih karena masih dominannya elite dari generasi sebelumnya. Hal inilah yang menyulitkan posisi milenial untuk berkembang sesuai kapasitasnya," kata Wasisto.

Sekadar gimik

Sementara, Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, menilai, penempatan sejumlah sosok milenial di sekitar Jokowi merupakan gimik untuk menggaet dukungan anak muda ke pemerintah.

Padahal, milenial yang ditunjuk tidak merepresentasikan anak muda seluruh Indonesia dan cenderung hanya mewakili anak-anak muda kota.

Sementara, di pedesaan banyak anak muda dengan tingkat pendidikan rendah harus banting tulang sekadar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Jadi menurut saya ini jadi hanya gimik marketing politik untuk kelompok milenial ini," kata Kunto kepada Kompas.com, Selasa (19/4/2022).

Kunto pun menyoroti konflik kepentingan yang pernah melibatkan dua stafsus milenial Jokowi. Terbaru, penunjukan Maudy Ayunda sebagai juru bicara Presidensi G20 yang juga menuai kritik publik. 

Fenomena ini, menurut Kunto, memperlihatkan bahwa kaum muda belum menunjukkan peran berarti di pemerintahan.

Oleh karenanya, masih diperlukan peran nyata dari milenial di pemerintahan untuk membuktikan bahwa anak muda bukan sekadar pajangan.

"Milenial sekitar Pak Jokowi harus kemudian mengambil langkah yang drastis dengan menyuarakan kepentingan-kepentingan kelompok muda ini ke pemerintah, tidak hanya puas dijadikan pajangan, dan berani mundur kalau memang mereka hanya dijadikan pajangan," kata Kunto.