Kompas.com - 15/04/2022, 20:29 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritik proses pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) yang hanya memakan waktu kurang dari sepekan.

Bivitri menilai, proses revisi UU PPP yang mulanya diklaim untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU Cipta Kerja menjadi ironis lantaran pada praktiknya juga tidak menerapkan partisipasi bermakna.

"Betapa ironisnya, kalau misalnya revisi UU PPP ini diklaim untuk melaksanakan putusan MK Nomor 91 mengenai UU Ciptaker, tapi sebenarnya tidak menerapkan partisipasi bermakna. Sangat ironis," ujar Bivitri dalam diskusi virtual yang diadakan LP3ES, Jumat (15/4/2022).

Baca juga: Ini Alasan Fraksi PKS Tolak Revisi UU PPP Diparipurnakan

Untuk diketahui, putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan, UU Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

MK dalam pertimbangannya menilai, metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuatan UU baru atau bersifat revisi.

Mahkamah juga menilai, dalam pembentukannya, UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak.

Namun, pertemuan itu dinilai belum sampai pada tahap substansi UU.

Begitu pula dengan draf UU Cipta Kerja juga dinilai Mahkamah tidak mudah diakses oleh publik.

"RUU PPP ini yang terdampak langsung cukup banyak, kelompok-kelompok yang punya kepentingan dalam proses legislasi dan harus dikaitkan dengan UU Ciptaker," ujar Bivitri.

Bivitri pun menilai, pemerintah salah dalam memaknai putusan MK mengenai UU Cipta kerja yang inkonstitusional secara bersyarat.

Amar putusan MK tidak menyebutkan pemerintah perlu merevisi UU PPP untuk memperbaiki UU Cipta Kerja.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Pastikan Revisi UU PPP Belum Disahkan pada Penutupan Masa Sidang Ini

Di sisi lain, amar putusan MK menyebutkan pemerintah harus menangguhkan segala kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Namun hal tersebut juga tidak dilaksanakan oleh pemerintah.

"Kalau MK memang benar-benar mau pemerintah melanjutkan, MK akan memutusnya konstitusional bersyarat. Yang ini tidak, jelas inkonstitusional bersyarat. Artinya MK bilang berhenti, itu sudah inkonstitusional, tapi silakan perbaiki selama dua tahun. Tapi lihat betapa cepatnya Pak Jokowi sendiri langsung klaim putusan MK ini, tapi salah klaimnyam dan itu yang terus dilaksanakan," ujar Bivitri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kesehatan Lukas Enembe, KSP: KPK Sudah Punya Mekanisme, Semestinya Tak Jadi Alasan

Soal Kesehatan Lukas Enembe, KSP: KPK Sudah Punya Mekanisme, Semestinya Tak Jadi Alasan

Nasional
Kecurigaan Awal LPSK dalam Kasus Sambo, Tak Ada Laporan Kepolisian Soal Kematian Brigadir J

Kecurigaan Awal LPSK dalam Kasus Sambo, Tak Ada Laporan Kepolisian Soal Kematian Brigadir J

Nasional
Moeldoko Main Film Pendek, Ini Alasannya...

Moeldoko Main Film Pendek, Ini Alasannya...

Nasional
Berulang Kali Sidang Etik Brigjen Hendra Kurniawan Mundur Menanti Saksi Kunci

Berulang Kali Sidang Etik Brigjen Hendra Kurniawan Mundur Menanti Saksi Kunci

Nasional
Mengingat Lagi Janji Kapolri Mengusut 'Konsorsium 303' dan Komitmen Bersih-bersih Internal

Mengingat Lagi Janji Kapolri Mengusut "Konsorsium 303" dan Komitmen Bersih-bersih Internal

Nasional
Penyelesaian Sengketa dalam UU Perlindungan Data Pribadi

Penyelesaian Sengketa dalam UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Hakim Agung Sudrajad Nekat Korupsi, Pedoman dan Maklumat MA Seolah Tumpul

Hakim Agung Sudrajad Nekat Korupsi, Pedoman dan Maklumat MA Seolah Tumpul

Nasional
Ingin Jokowi Jadi Cawapres Prabowo, Sekber Gugat Aturan Syarat Pencapresan ke MK

Ingin Jokowi Jadi Cawapres Prabowo, Sekber Gugat Aturan Syarat Pencapresan ke MK

Nasional
Eks Hakim Agung Usul Sidang MA Direkam dan Terbuka Hindari Permainan Perkara

Eks Hakim Agung Usul Sidang MA Direkam dan Terbuka Hindari Permainan Perkara

Nasional
Cairnya Politik Hari Ini, Sudah Deklarasi Koalisi pun Masih Lirik Sana-sini

Cairnya Politik Hari Ini, Sudah Deklarasi Koalisi pun Masih Lirik Sana-sini

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengacara Sebut Lukas Enembe Judi untuk 'Refreshing' | Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi

[POPULER NASIONAL] Pengacara Sebut Lukas Enembe Judi untuk "Refreshing" | Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi

Nasional
Apa Itu Warakawuri?

Apa Itu Warakawuri?

Nasional
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi

Nasional
Tanggal 29 September Hari Memperingati Apa?

Tanggal 29 September Hari Memperingati Apa?

Nasional
Gerindra: Lukas Enembe Datang Saja ke KPK kalau Tak Merasa Bersalah

Gerindra: Lukas Enembe Datang Saja ke KPK kalau Tak Merasa Bersalah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.