Setujui Anggaran Sesuai SOTK Baru, Kemensos Pastikan SDM Kesos Akan Tetap Berjalan

“Dengan program Rutilahu ini bisa langsung dan efektif mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia,” kata Iskan Qolba.

Baca juga: Kemensos Jamin Penyaluran BLT Minyak Goreng Bakal Tepat Sasaran

Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana

Sebelum agenda pembahasan anggaran SOTK baru, Mensos Risma menghadiri Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan agenda pembahasan perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana.

Dalam rapat itu, Komisi VIII DPR RI bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan pemerintah sepakat untuk menahan pembahasan RUU mengenai Penanggulan Bencana pada Tingkat I.

Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengatakan, pihaknya tetap membuka ruang diskusi secara internal untuk pembahasan konsep-konsep terkait penanggulangan bencana.

Baca juga: Hadiri Kongres GEC di Arab Saudi, Mensos Risma Paparkan Inovasi Pemberdayaan Kelompok Rentan

“Kami setuju untuk dihentikan, walaupun demikian Komisi VIII tetap akan membahas secara internal untuk mematangkan konsep terkait RUU Penanggulangan Bencana."

“Apabila pemerintah sudah menemukan titik temu atau semacam kesepahaman yang bisa dibangun, bisa jadi RUU Penanggulangan Bencana akan kami hidupkan kembali untuk dibahas secara bersama,” jelasnya lebih lanjut.

Dalam rapat itu, Mensos Risma mengatakan, meskipun belum ada titik temu, pihaknya akan terus memperbaikinya.

“Kami berusaha menemukan titik temu terkait kelembagaan dan anggaran dalam RUU Penanggulangan Bencana dan akan memperbaiki langkah-langkah dalam penanganan bencana,” jelas Mensos Risma.

Baca juga: Mensos Risma Harap Warga Pedalaman di Asmat Tak Lagi Bergantung pada Air Hujan

RUU Penanggulangan Bencana berisi perubahan atas undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang memuat daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait kelembagaan dan pengaturan pendanaan penanggulangan bencana.

Agenda rapat tersebut turut dihadiri oleh Mensos, Komisi VIII DPR RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB), dan Ketua DPD RI.