Dilantiknya Komisioner KPU RI oleh Jokowi dan Penegasan Pemilu Digelar 14 Februari 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik 7 Komisioner KPU RI masa jabatan 2022-2027, Selasa (12/4/2022).

Pelantikan 7 komisioner itu dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 33 P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum.

Ketujuh komisioner yang dilantik yakni Hasyim Asy'ari, Mochamad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Tak hanya Komisioner KPU RI, Jokowi juga melantik anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI masa jabatan 2022-2027.

Mereka adalah Rahmat Bagja, Lolly Suhenty, Puadi, Totok Haryono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

KOMPAS.com/Dian Erika Anggota KPU periode 2022-2027 saat memberikan keterangan pers usai pelantikan di Istana Negara, Selasa (12/4/2022).

Dengan dilantiknya para penyelenggara pemilu ini, dipastikan bahwa hari pemungutan suara pemilu akan digelar sesuai jadwal yakni 14 Februari 2024.

Segera dimulai

Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, tahapan Pemilu 2024 tinggal menghitung hari.

Meski pemungutan suara baru dilaksanakan 14 Februari 2024, namun tahapan pemilu akan dimulai pada pertengahan Juni tahun ini.

"Sebagaimana kita ketahui, direncanakan pemungutan suara untuk pemilu tahun 2024 itu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024," kata Hasyim usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta.

"Rencananya tahapan akan dimulai pada 14 Juni 2022 ini sehingga sejak sekarang tinggal menghitung hari untuk menuju dimulainya tahapan Pemilu 2024," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Lantik 7 Komisioner KPU RI Periode 2022-2027, Ini Daftar Namanya

Dengan semakin dekatnya tahapan pemilu, Hasyim mengatakan, pihaknya akan segera melakukan konsolidasi internal untuk mempelajari apa-apa saja yang sudah disiapkan KPU periode sebelumnya.

KPU, kata dia, juga akan melakukan diskusi mendalam yang hasilnya bakal digunakan sebagai bahan rapat dengar pendapat antara DPR, pemerintah, KPU, dan Bawaslu yang rencananya digelar pada Rabu (13/4/2022).

Hasyim berharap dalam waktu dekat pihaknya dapat menetapkan Peraturan KPU tentang tahapan Pemilu 2024.

"Dalam rangka untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 akan berjalan sesuai dengan rencana jadwal yang telah ditentukan," ucap dia.

Hasyim menyampaikan, dalam menyelenggarakan pemilu KPU tidak bisa sendirian. Dibutuhkan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak agar KPU dapat menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Baca juga: Jokowi Lantik 5 Anggota Bawaslu Periode 2022-2027

Oleh karenanya, mewakili 7 komisioner KPU RI yang baru dilantik, Hasyim memohon doa dan dukungan presiden, jajaran pemerintah, DPR, partai politik, lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan seluruh masyarakat Indonesia agar gelaran Pemilu 2024 sukses.

"Agar pelaksanaan Pemilu 2024, Pilkada 2024 dapat dilaksanakan secara demokratis, transparan, akuntabel, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," kata Hasyim.

Penegasan Jokowi

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah menegaskan bahwa pemilu tetap digelar sesuai jadwal yang telah disepakati, 14 Februari 2024.

Hal ini Jokowi sampaikan merespons wacana penundaan pemilu yang terus bergulir.

"Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan," kata Jokowi dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Jakarta, Minggu (10/4/2022).

"Saya kira sudah jelas, sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," tuturnya.

Jokowi berharap, dengan ditegaskannya tanggal tersebut, tidak ada lagi yang beranggapan bahwa pemerintah berupaya menunda pemilu.

Penegasan ini juga diharapkan dapat mengakhiri wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

"Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode," ujarnya.

Baca juga: Biaya Pemilu dan Pilkada Capai Rp 110,4 T, Jokowi Minta Dihitung Ulang

Jelang tahapan Pemilu 2024, Jokowi pun meminta semua pihak menahan diri dalam menyampaikan isu-isu politik identitas dan SARA.

Ia menyebut, Indonesia punya pengalaman yang tidak baik terkait hal ini pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Presiden meminta supaya edukasi politik terus dilakukan menjelang Pemilu dan Pilkada 2024.

"Menjelang kontestasi politik biasanya suhu menghangat, tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat," kata dia.

Wacana pemilu ditunda

Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 digulirkan oleh sejumlah elite politik seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Wacana itu kali pertama diungkap Bahlil pada Januari 2022 lalu. Bahlil mengeklaim, usulan penundaan pemilu datang dari para pengusaha yang bercerita kepadanya.

Alasannya, perlu waktu untuk memulihkan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga para pengusaha ingin penyelenggaraan peralihan kepemimpinan nasional itu ditunda.

Baca juga: Anggaran Pemilu Rp 76,6 Triliun, KPU sebut Masih Mungkin Ditekan

Sementara, Menko Luhut mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat yang menginginkan pemilu ditunda.

Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dia mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

"(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan," kata Luhut di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Luhut juga sempat mengungkap adanya big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.

Selain dua menteri tersebut, wacana penundaan Pemilu 2024 juga sempat dikemukakan oleh kalangan elite partai politik yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.