Sinyal "Reshuffle" di Balik Dua Kali Murka Jokowi ke Para Menteri

Sinyal reshuffle?

Sementara, Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam, menilai, kemarahan Jokowi ke para menteri membuktikan bahwa ada komunikasi yang tersumbat dan tidak selesai di internal kabinet pemerintahan.

Jika komunikasi internal kabinet berjalan efektif, kata dia, arahan presiden itu cukup disampaikan melalui forum internal, bukan publik.

Menurut Umam, Jokowi mulai kehilangan kendali atas kinerja para menterinya. Ada gap ekspektasi yang sangat tinggi antara harapan presiden dengan kinerja menteri.

"Para menteri tampak lebih asik bekerja sesuai dengan langgam kepentingan ekonomi-politik yang muncul di masing-masing wilayah kekuasaannya," katanya kepada Kompas.com, Jumat (8/4/2022).

Baca juga: Sikap Luhut Setelah Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu

Namun demikian, Umam mengatakan, banyaknya kementerian yang melakukan pengadaan dari produk-produk impor dalam belanja APBN sudah berjalan cukup lama.

Ia justru mempertanyakan mengapa hal itu baru dibuka oleh Jokowi. Umam curiga selama ini persoalan tersebut tidak terlaporkan dengan baik ke presiden.

"Jadi, kalau dilihat dari segi substansi, kemarahan presiden ini tentu sangat relevan, tapi agak telat. Beruntung presiden masih punya waktu untuk memperbaikinya," ucap Umam.

Umam juga memandang, kemarahan Jokowi di depan publik ini merupakan pembuka menuju perombakan kabinet atau reshuffle.

Mengingat, Jokowi hingga kini masih punya komitmen politik yang harus dipenuhi, yakni memberi kursi jabatan ke Partai Amanat Nasional (PAN) setelah partai matahari putih itu menyatakan dukungannya ke koalisi pemerintah.

"Bisa saja statement pesiden kemarin merupakan bagian dari intro sebuah gimmick politik yang ending-nya akan mengarah pada agenda reshuffle kabinet," kata Umam.

Dari dua kali kemarahan Jokowi, Umam menilai, ada sejumlah menteri yang potensial diganti antara lain,Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang sempat menggulirkan isu penundaan pemilu.

Baca juga: Jokowi Larang Menteri Bahas Penundaan Pemilu, Pengamat: Itu yang Ditunggu

Kemudian ada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri ESDM Arifin Tasrif yang berurusan langsung dengan kebijakan harga minyak goreng dan bahan bakar.

Lalu, nama-nama lainnya yakni Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, lalu Menkes Budi Gunadi Sadikin, kemudian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, selanjutnya Mentan Syahrul Yasin Limpo, dan terakhir Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.