Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Pacul Komentari Airlangga dan Luhut yang Wacanakan Penundaan Pemilu atau 3 Periode

Kompas.com - 07/04/2022, 20:13 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI-P Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menteri tidak lagi berbicara penundaan pemilu atau presiden tiga periode.

Bambang ditanya soal Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Menurut dia, sebagai Menko Perekonomian, Airlangga semestinya tidak berbicara mengenai wacana penundaan pemilu. Namun, hal itu menjadi wajar bila Airlangga berbicara sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Kalau pak Airlangga sebagai ketum (cocok). Kalau sebagai menko ya enggak pas," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Baca juga: Airlangga: Perintah Jokowi untuk Tak Bicara Penundaan Pemilu Jelas

Selain Airlangga, Bambang juga ditanya mengenai menteri lain yang turut menyuarakan penundaan Pemilu.

Salah satunya ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Bambang tak memberikan penilaian secara gamblang terhadap Luhut atas wacana tiga periode atau penundaan pemilu ini.

"Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama bos," jelasnya.

"Tapi orang juga paham sekali betapa pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Misalnya, contoh Pak Presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu. Dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement," ungkap Pacul.

Baca juga: Jokowi yang Akhirnya Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode…

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal gaduh wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024. Ia menyentil para menterinya terkait wacana ini.

Jokowi bilang, tak ingin ada lagi menteri yang bicara soal presiden 3 periode maupun pemilu ditunda.

Momen ini terjadi saat Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com