Sinyal "Reshuffle" di Balik Dua Kali Murka Jokowi ke Para Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam dua pekan, Presiden Joko Widodo dua kali menunjukkan kemarahannya ke para menteri.

Dia terang-terangan memperlihatkan kekesalan lantaran para pembantunya tak menunjukkan kinerja sesuai yang ia inginkan.

Gelagat ini lagi-lagi memunculkan sinyal reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Apalagi, wacana reshuffle telah berulang kali mengemuka dan hingga kini belum terealisasi.

Dua kali marah Jokowi

Terbaru, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/4/2022), Jokowi mempersoalkan kenaikan harga minyak goreng dan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.

Dia menyebut, tak ada penjelasan apa pun dari para menteri ke rakyat soal naiknya harga dua komoditas energi tersebut.

"Harga minyak goreng sudah empat bulan tidak ada penjelasan apa-apa kenapa ini terjadi," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

"Yang kedua Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini," tuturnya.

Jokowi tak menyebut langsung siapa menteri yang ia maksud. Namun, presiden menyayangkan sikap jajarannya yang seolah tak menunjukkan empati atas kesulitan rakyat.

Dia lagi lagi-lagi memerintahkan menterinya untuk sensitif dan memiliki sense of crisis yang tinggi.

Sebab, naiknya harga sejumlah komoditas pokok beberapa waktu terakhir menyebabkan situasi masyarakat menjadi sulit.

"Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat," ucap Jokowi.

Presiden enggan rakyat beranggapan bahwa pemerintah tak berbuat apa pun karena tidak ada penjelasan atau komunikasi dari para menteri terkait ini.

"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa-apa, tidak ada statement, tidak ada komunikasi," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyampaikan larangan para menteri menggulirkan isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Ia meminta jajarannya fokus bekerja dan tak lagi berpolemik soal isu ini.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," kata Jokowi.

Sebagaimana diketahui, isu penundaan pemilu sebelumnya gaduh karena dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko) Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Sebelum momen tersebut, Jokowi terang-terangan menyinggung reshuffle di hadapan sejumlah menteri.

Dia geram karena banyak kementerian yang masih memakai produk impor untuk mendukung kegiatan operasional mereka.

Presiden mewanti-wanti para menteri agar tak lagi melakukan impor. Jokowi mengingatkan bahwa dia punya kewenangan mengganti menteri yang kinerjanya tak baik.

"Kementerian sama saja (banyak yang menggunakan produk impor), tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah heeeh saya itu, kayak gini nggak bisa jalan," kata Jokowi dengan geram dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali, Jumat (25/3/2022).

Beberapa nama menteri disinggung langsung oleh Jokowi dalam acara tersebut. Mereka yakni Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Respons Istana

Terkait ini, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini belum dapat memastikan. Ia mengatakan, hanya Jokowi yang mengetahui ihwal reshuffle.

"Soal reshuffle hanya presiden yang tahu waktu tepatnya, jadi atau tidak," kata Faldo kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).

Faldo mengatakan, para menteri di kabinet sudah bekerja dengan baik. Namun demikian, masih ada yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan kinerjanya.

Teguran Jokowi terhadap para menteri kemarin, kata dia, menunjukkan bahwa presiden ingin jajarannya menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik. Hal ini, klaim Faldo, mencerminkan sifat kepala negara yang gemar bekerja.

"Itu dorongan buat pembantu-pembantu presiden," ucapnya.

Faldo mengatakan, pemerintah rutin melakukan evaluasi. Hal-hal yang sudah baik terus ditingkatkan, pekerjaan yang lemah diperkuat, dan yang lambat dipercepat.

Dia pun menegaskan tak tahu-menahu soal reshuffle menteri pasca-kemarahan Jokowi. Ia menyebut, hal itu menjadi hak prerogatif presiden.

Sinyal reshuffle?

Sementara, Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam, menilai, kemarahan Jokowi ke para menteri membuktikan bahwa ada komunikasi yang tersumbat dan tidak selesai di internal kabinet pemerintahan.

Jika komunikasi internal kabinet berjalan efektif, kata dia, arahan presiden itu cukup disampaikan melalui forum internal, bukan publik.

Menurut Umam, Jokowi mulai kehilangan kendali atas kinerja para menterinya. Ada gap ekspektasi yang sangat tinggi antara harapan presiden dengan kinerja menteri.

"Para menteri tampak lebih asik bekerja sesuai dengan langgam kepentingan ekonomi-politik yang muncul di masing-masing wilayah kekuasaannya," katanya kepada Kompas.com, Jumat (8/4/2022).

Namun demikian, Umam mengatakan, banyaknya kementerian yang melakukan pengadaan dari produk-produk impor dalam belanja APBN sudah berjalan cukup lama.

Ia justru mempertanyakan mengapa hal itu baru dibuka oleh Jokowi. Umam curiga selama ini persoalan tersebut tidak terlaporkan dengan baik ke presiden.

"Jadi, kalau dilihat dari segi substansi, kemarahan presiden ini tentu sangat relevan, tapi agak telat. Beruntung presiden masih punya waktu untuk memperbaikinya," ucap Umam.

Umam juga memandang, kemarahan Jokowi di depan publik ini merupakan pembuka menuju perombakan kabinet atau reshuffle.

Mengingat, Jokowi hingga kini masih punya komitmen politik yang harus dipenuhi, yakni memberi kursi jabatan ke Partai Amanat Nasional (PAN) setelah partai matahari putih itu menyatakan dukungannya ke koalisi pemerintah.

"Bisa saja statement pesiden kemarin merupakan bagian dari intro sebuah gimmick politik yang ending-nya akan mengarah pada agenda reshuffle kabinet," kata Umam.

Dari dua kali kemarahan Jokowi, Umam menilai, ada sejumlah menteri yang potensial diganti antara lain,Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang sempat menggulirkan isu penundaan pemilu.

Kemudian ada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri ESDM Arifin Tasrif yang berurusan langsung dengan kebijakan harga minyak goreng dan bahan bakar.

Lalu, nama-nama lainnya yakni Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, lalu Menkes Budi Gunadi Sadikin, kemudian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, selanjutnya Mentan Syahrul Yasin Limpo, dan terakhir Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.