Kompas.com - 31/03/2022, 09:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana tentang penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi 3 periode terus menghangat dan menuai perdebatan.

Gagasan mendukung Jokowi menjabat 3 periode kembali muncul dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/3/2022) lalu. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APDESI Surtawijaya menyatakan berniat mendeklarasikan dukungan terkait wacana Jokowi 3 periode selepas Idul Fitri.

"Habis Lebaran kami deklarasi (dukungan Presiden Jokowi tiga periode). Teman-teman di bawah kan ini bukan cerita, ini fakta, siapa pun pemimpinnya, bukan basa-basi, diumumkan, dideklarasikan apa yang kita inginkan," kata Surtawijaya.

Sebelumnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga mendukung wacana masa jabatan Jokowi menjadi 3 periode. Menurut Sekretaris Jenderal PSI Dea Tunggaesti, sebagai pencinta dan pengagum Jokowi tentu akan mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu memimpin Indonesia kembali.

Baca juga: ICW Sebut Pemindahan IKN Tak Bisa Jadi Alasan Penundaan Pemilu

"Namun tentunya hal tersebut harus didasari oleh amendemen konstitusi yang memperbolehkan Pak Jokowi berlaga kembali 2024," kata Dea dalam keterangan yang diterima Kompas.com, 3 Maret 2022 lalu.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga kembali menyuarakan gagasan soal penundaan Pemilu 2024. Menurut dia, penundaan pemilu baik untuk memberikan kepastian investasi dan tidak bisa dilarang.

"Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik. Kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara konprehensif daan dalam mekanisme UU, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi," kata Bahlil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Bahlil mengatakan, menyuarakan pendapat adalah hak masyarakat. Dia menilai, ada sejumlah pihak yang sependapat dengannya soal penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: ICW Datangi Kantor Luhut, Pertanyakan Big Data Penundaan Pemilu

"Ini parlemen, lembaga demokrasi, orang mau cerita apa saja boleh termasuk penundaan pemilu. Jangan diharamkan," ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan, sebagai negara demokrasi, menyatakan pendapat termasuk penundaan pemilu merupakan sesuatu yang wajar. Bahkan, ia menilai bahwa wacana tersebut merupakan suatu pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan bangsa.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Defisit APBN 2023 Diprediksi Mencapai Rp 598,2 Triliun

Jokowi Sebut Defisit APBN 2023 Diprediksi Mencapai Rp 598,2 Triliun

Nasional
Momen Puan Ajak 'Selfie' Jokowi, Megawati, dan Ma'ruf Amin Selepas Sidang Tahunan MPR

Momen Puan Ajak "Selfie" Jokowi, Megawati, dan Ma'ruf Amin Selepas Sidang Tahunan MPR

Nasional
Muhaimin Sebut Ada 2 Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Muhaimin Sebut Ada 2 Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
Dorong Industri Film dan Sastra, Jokowi Janji Tingkatkan Dana Abadi Kebudayaan

Dorong Industri Film dan Sastra, Jokowi Janji Tingkatkan Dana Abadi Kebudayaan

Nasional
Jokowi Sebut Rancangan Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp 2.443,6 T

Jokowi Sebut Rancangan Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp 2.443,6 T

Nasional
Puan Maharani: Sejak 2019, DPR Selesaikan 43 Undang-undang

Puan Maharani: Sejak 2019, DPR Selesaikan 43 Undang-undang

Nasional
Jokowi: Kita Harus Waspada, Risiko Gejolak Ekonomi Global Masih Tinggi

Jokowi: Kita Harus Waspada, Risiko Gejolak Ekonomi Global Masih Tinggi

Nasional
Jokowi: Pengangguran di 2023 Akan Ditekan 6 Persen, Kemiskinan 8,5 Persen

Jokowi: Pengangguran di 2023 Akan Ditekan 6 Persen, Kemiskinan 8,5 Persen

Nasional
Pentingnya Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kasus Kematian Brigadir J

Pentingnya Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Jokowi: 553 Juta Warga Dunia Terancam Kemiskinan Ekstrem

Jokowi: 553 Juta Warga Dunia Terancam Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Di Sidang Praperadilan Lawan KPK, Kuasa Hukum Bupati Mimika Singgung Tak Adanya SPDP

Di Sidang Praperadilan Lawan KPK, Kuasa Hukum Bupati Mimika Singgung Tak Adanya SPDP

Nasional
Presiden Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi 2023 Diperkirakan 5,3 Persen

Presiden Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi 2023 Diperkirakan 5,3 Persen

Nasional
Ini Peran Kasat Narkoba Polres Karawang yang Ditangkap Bareskrim Polri

Ini Peran Kasat Narkoba Polres Karawang yang Ditangkap Bareskrim Polri

Nasional
KPK Periksa Bupati Mukti Agung Dalami Rotasi dan Mutasi ASN di Pemkab Pemalang

KPK Periksa Bupati Mukti Agung Dalami Rotasi dan Mutasi ASN di Pemkab Pemalang

Nasional
Kementerian ATR/BPN Berkomitmen Berantas Mafia Tanah demi Wujudkan Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha

Kementerian ATR/BPN Berkomitmen Berantas Mafia Tanah demi Wujudkan Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.