Dinilai Tidak Tegas, Jokowi Nikmati Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode?

JAKARTA, KOMPAS.com - Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam, menilai, sikap Presiden Joko Widodo terhadap usulan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode lagi-lagi tidak tegas.

Menurutnya, presiden seharusnya bisa lebih lantang menyatakan dirinya menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan presiden alih-alih mengatakan akan taat pada konstitusi.

"Jika presiden tetap enggan, rasanya memang presiden menikmati langgam permainan politik untuk memperpanjang masa jabatannya itu," kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (31/3/2022).

Baca juga: Jokowi: Teriakan Jabatan 3 Periode Sudah Sering Saya Dengar

Umam menyayangkan lingkaran Istana Presiden terus menerus berkelit dengan argumen "taat konstitusi" dan "membuka ruang demokrasi".

Padahal, menurut dia, pilihan kata itu tak ubahnya hanya permainan diksi untuk bermain aman guna membuka ruang manuver lewat pernyataan-pernyataan bersayap.

Menurutnya, akan lebih baik jika presiden menegaskan bahwa pemilu akan tetap digelar sesuai jadwal pada 14 Februari 2024.

"Sekali lagi saya menyarankan, Presiden Jokowi sebaiknya angkat bicara dan tegas menyampaikan, 'stop wacana penundaan pemilu ini. Saya menolak itu dan pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang'," ujar Umam.

Menurut Umam, diksi "taat konstitusi" yang digunakan Jokowi mirip dengan pernyataan Presiden Soeharto saat hendak memperpanjang masa jabatannya.

Kala itu, Soeharto menyatakan "taat pada putusan MPR". Sebab, presiden adalah mandataris MPR ketika itu.

"Statement (Jokowi) itu jelas bersayap. Tidak ada indikasi political will dari presiden untuk secara lebih tegas dan lebih firmed (pasti) menolak wacana ini," kata Umam.

Baca juga: Apdesi Versi Arifin Abdul Majid Kecam Pencatutan Nama Organisasinya untuk Dukung Jokowi 3 Periode

Sementara, terkait usulan perpanjangan masa jabatan presiden yang terbaru diusulkan oleh para kepala desa, Umam menilai bahwa aktor operasi politik wacana ini benar-benar keras kepala dan mengerahkan segala upaya untuk merealisasikan kepentingannya.

Menurutnya, mobilisasi suara kepala desa ini merupakan lanjutan dari strategi wacana penundaan pemilu gagal yang dijalankan sebelumnya, yakni klaim soal big data hingga aspirasi mayoritas rakyat.

Upaya-upaya ini, kata Umam, merupakan langkah sistematis yang melawan konstitusi dan mengkhianati amanah reformasi.

"Karena itu, para kepala desa harus berpikir kritis, jangan mau menjadi antek-antek aktor kepentingan ekonomi-politik sempit, yang semua itu justru akan menghacurkan masa depan bangsa," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi buka suara soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden.