Apdesi Dukung Jokowi 3 Periode, Perludem: Seharusnya Pemimpin yang Bijak Mengoreksi Itu

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dianggap tidak bijak karena tak mengambil sikap pasca-acara "Silaturahim Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) 2022" di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Dalam acara yang dihadiri banyak kepala desa itu, beberapa kali para peserta mengungkit dukungan terhadap Jokowi agar kembali menjabat sebagai presiden untuk periode ketiga.

Baca juga: Apdesi: Tak Ada yang Arahkan Kami Dukung Jokowi 3 Periode, Termasuk Pak Luhut

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa menilai, seharusnya Jokowi yang ada di tempat itu mengambil tindakan untuk mengoreksi dukungan-dukungan semacam itu.

"Misalnya pun banyak kelompok masyarakat yang punya aspirasi menginginkan Jokowi tiga periode, justru itu yang seharusnya pemimpin yang bijak harusnya mengoreksi itu," kata Khoirunnisa kepada Kompas.com, Rabu (30/3/2022).

"Sebanyak apa pun orang yang mendukung, itu tidak betul karena menabrak konstitusi, pagar bernegara kita kan konstitusi," imbuhnya.

Khoirunnisa menambahkan, dukungan semacam itu jadi kian bermasalah karena para kepala desa merupakan wajah pemerintah di tingkat bawah.

Baca juga: Kepala Desa Teriakkan Jokowi 3 Periode, Ngabalin: Biar Saja, Jangan Dihalangi

Sebagai sosok yang dipandang di desa, dukungan dari kepala desa dikhawatirkan dapat menggiring opini warganya.

Sebelumnya diberitakan, Apdesi menyatakan akan mendeklarasikan dukungan resmi untuk Jokowi menjabat tiga periode.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Apdesi Surtawijaya saat dijumpai media usai acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022.

Baca juga: Munculnya Dukungan Jokowi 3 Periode dari Para Kepala Desa di Indonesia

Surta mengeklaim, banyak kepala desa merasa perlu mendukung Jokowi untuk kembali menjabat lantaran telah mengabulkan banyak permintaan kepala desa.

"Pemimpin yang bijak seharusnya mengingatkan kalau misalnya ada deklarasi di masyarakat itu," kata Khoirunnisa.

"Di konstitusi kita sampai diatur masa jabatan bukan tanpa alasan, itu ada proses panjang, berkaca dari Soekarno, Soeharto masa jabatan dibatasi, tapi ditambah terus karena alasan aspirasi publik," jelasnya.