Kala Pemerintah Ajak Masyarakat Patungan Bangun IKN..

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu beranggapan bahwa masyarakat akan berpikir, pemerintah belum siap dalam menyiapkan anggaran pembangunan IKN.

"Itu tentu timbul persepsi rupanya negara pemerintah belum siap membangun IKN itu. Sehingga kita ngemis, meminta rakyat untuk secara bersama membangun, mengeluarkan kocek sakunya dalam rangka membangun IKN," kata Guspardi.

Baca juga: Jokowi: Pemindahan IKN Bukan Proyek Mercusuar, Bukan Gagah-gagahan

Dia pun menyinggung pernyataan Bambang dengan pemaparan pemerintah saat rapat dengan panitia khusus (pansus) IKN DPR, sebelum mengesahkan Undang-Undang IKN.

Menurutnya, pemerintah sendiri bahkan menyebutkan bahwa pendanaan untuk IKN sudah siap. Namun, pernyataan Bambang soal urun dana justru malah membuat persepsi sebaliknya.

"Sekarang tiba-tiba muncul ide dari kepala otorita, Bambang meminta mengimbau masyarakat untuk ini (urun dana). Ini adalah sesuatu yang kontraproduktif, penilaian saya," ujarnya.

Klarifikasi jubir IKN

Menanggapi berbagai kritikan, Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono mengemukakan bahwa urun dana dalam pembangunan IKN sifatnya alternatif.

Sidik memastikan urun dana bukan menjadi prioritas untuk pembiayaan pembangunan IKN.

"Perlu kami sampaikan bahwa urun dana adalah alternatif yang boleh dan bisa dilakukan. Tapi, tidak berarti itu satu-satunya alternatif atau yang paling prioritas dalam hal pembiayaan/pendanaan IKN," ujar Sidik saat dikonfirmasi.

Sidik menjelaskan, urun dana merupakan satu dari banyak alternatif pendanaan dari non-APBN. Sifatnya pun, kata Sidik, seperti donasi atau sosial yang melibatkan banyak orang.

Sehingga, urun dana dinilai bersifat sukarela, dan tidak ada pemaksaan.