Kompas.com - 26/03/2022, 17:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemindahan ibu kota negara (IKN) bukan merupakan proyek mercusuar.

Presiden menegaskan, pemindahan lokasi ibu kota ke Kalimantan Timur bertujuan memeratakan keadilan sosial.

"Pemindahan ibu kota bukan proyek mercusuar. Bukan juga untuk gagah-gagahan. Tapi sebuah perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yg berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat," ujar Jokowi saat memberi sambutan di pengukuhan pengurus PA GMNI di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (26/3/2022).

Baca juga: Isi Judicial Review UU IKN: Pendapat Pakar Tak Dipertimbangkan, Pasal Bertentangan UUD

Jokowi melanjutkan, pulau Kalimantan merupakan mutiara Indonesia yang berada di zamrud khatulistiwa.

Sehingga memindahkan lokasi ibu kota merupakan transformasi besar yang dilakukan pemerintah.

"Bukan semata-mata pindah ibu kota negara, kita harus menjadi negara ekonomi kuat dan mandiri," tegas dia.

Selain memindahkan ibu kota, Indonesia saat ini pun sedang menjalani proses transformasi besar di bidang ekonomi.

Pemerintah berusaha mengubah jati diri dari statua negara pengekspor bahan mentah menjadi negara industri yang tangguh dan berwawasan lingkungan.

Baca juga: Hakim MK Minta Uji Formil dan Materiil UU IKN Dipisah

"Dan sekaligus membuka lapngan pekerjaan yang besar di negara kita. Revitalisasi industri harus berkesadaran lingkungan karena kita menghadapi ancaman perubahan iklim yg akan berdampak besar pada kehidupan seluruh warga dunia," jelas presiden.

"Itu sebabnya kita harus menyeimbangkan antara aspek kesejahteraan dengan aspek lingkungan dengan penerapan ekonomi hijau secara konsisten dan berkelanjutan," tambah dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Soroti Dampak Krisis Global, Ketua MPR Pertanyakan Kondisi APBN

Pemerintah Diminta Soroti Dampak Krisis Global, Ketua MPR Pertanyakan Kondisi APBN

Nasional
Hadiri Sidang Tahunan MPR, Wapres Ma'ruf Amin Kenakan Pakaian Adat Solo

Hadiri Sidang Tahunan MPR, Wapres Ma'ruf Amin Kenakan Pakaian Adat Solo

Nasional
Jelang Sidang Tahunan MPR, Megawati dan Tokoh-Pejabat Berdatangan ke Senayan

Jelang Sidang Tahunan MPR, Megawati dan Tokoh-Pejabat Berdatangan ke Senayan

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mardani Maming Selama 40 Hari

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mardani Maming Selama 40 Hari

Nasional
Keterangan Bharada E Tunjukkan Obstruction of Justice Kasus Brigadir J Semakin Kuat

Keterangan Bharada E Tunjukkan Obstruction of Justice Kasus Brigadir J Semakin Kuat

Nasional
Link Siaran Langsung Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan 2022

Link Siaran Langsung Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan 2022

Nasional
Bareskrim Tangkap Kasat Narkoba Polres Karawang terkait Peredaran Ekstasi

Bareskrim Tangkap Kasat Narkoba Polres Karawang terkait Peredaran Ekstasi

Nasional
TNI AL Resmikan Kapal Rumah Sakit KRI dr Radjiman

TNI AL Resmikan Kapal Rumah Sakit KRI dr Radjiman

Nasional
Sambo, Kode Etik dan Rasa Etika Publik

Sambo, Kode Etik dan Rasa Etika Publik

Nasional
Jerat Pidana 3 Perkara untuk Surya Darmadi, Buron Megakorupsi Rp 78 T

Jerat Pidana 3 Perkara untuk Surya Darmadi, Buron Megakorupsi Rp 78 T

Nasional
Selain Minta 'Fee' Rp 15 Triliun ke Negara Melalui Jokowi, Deolipa Gugat Bharada E hingga Kapolri Rp 15 Miliar

Selain Minta "Fee" Rp 15 Triliun ke Negara Melalui Jokowi, Deolipa Gugat Bharada E hingga Kapolri Rp 15 Miliar

Nasional
KPK Koordinasi dengan Kejagung Terkait Pemeriksaan Surya Darmadi

KPK Koordinasi dengan Kejagung Terkait Pemeriksaan Surya Darmadi

Nasional
Dewan Pers Serahkan DIM RKUHP ke Fraksi PPP, Arsul Sani: Wajib Dibahas di DPR

Dewan Pers Serahkan DIM RKUHP ke Fraksi PPP, Arsul Sani: Wajib Dibahas di DPR

Nasional
Terima 4 Bintang Kehormatan Utama, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Terima 4 Bintang Kehormatan Utama, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
Rencana Pemeriksaan Istri Ferdy Sambo, LPSK Nyatakan Bisa Jadi Saksi Kunci tapi Butuh Layanan Psikologis

Rencana Pemeriksaan Istri Ferdy Sambo, LPSK Nyatakan Bisa Jadi Saksi Kunci tapi Butuh Layanan Psikologis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.