Kala Pemerintah Ajak Masyarakat Patungan Bangun IKN..

Ia pun mendesak dua hal tersebut harus dihadirkan dalam pengelolaan dana pembangunan IKN.

Sebab, bagi Demokrat, ada 5 catatan terkait pembangunan IKN, salah satunya sumber keuangan.

"Jadi pertanyaan besar kalau mendadak pemerintah merencanakan sesuatu, ingin membantu sesuatu, tapi kemudian pendanaan meminta dari masyarakat atau crowdfunding," jelasnya.

Baca juga: Soal Pembangunan IKN, Kepala Otorita: Ada Tiga Aspek yang Harus Dipenuhi

Kondisi pandemi Covid-19 juga dinilai Herzaky perlu menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak berencana melibatkan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan IKN.

Demokrat pun meminta agar megaproyek IKN tak memberatkan kondisi keuangan negara yang tengah terbebani dampak pandemi.

Kepala Otorita diminta hati-hati bicara

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus turut mengkritisi pernyataan Bambang soal urun dana masyarakat.

Menurut dia, pernyataan itu semestinya tidak dikeluarkan oleh Bambang. Respons masyarakat menjadi penting dipikir terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan.

"Pak Bambang, menyampaikan sesuatu itu harus berpikir lebih jernih, lebih hati-hati terhadap sesuatu yang akan menimbulkan dampak yang kurang bagus terhadap bangsa dan negara," kata Guspardi saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Baca juga: Ada Wacana Galang Dana, Anggota DPR: Timbul Persepsi Pemerintah Belum Siap Bangun IKN

Guspardi memprediksi, respons masyarakat akan negatif menanggapi soal urun dana untuk pembangunan IKN.

Pasalnya, dia melihat kondisi masyarakat saat ini tengah kesulitan perekonomiannya, akibat dihantam pandemi Covid-19.

"Oleh karena itu, apakah pas untuk mengimbau masyarakat untuk urun dalam mengeluarkan koceknya untuk pembangunan IKN," tutur Guspardi.

"Pasti masyarakat lebih mementingkan pribadinya, kebutuhan kesehariannya, dan lain sebagainya. Ketimbang hal-hal yang disampaikan oleh kepala otorita ini," sambung dia.

Pemerintah belum siap bangun IKN

Lebih lanjut, Guspardi menilai pernyataan Bambang berpotensi menimbulkan citra buruk rakyat terhadap pemmerintah.