Kala Pemerintah Ajak Masyarakat Patungan Bangun IKN..

JAKARTA, KOMPAS.com - Istilah crowdfunding atau urun dana dari masyarakat, belakangan ramai diperbincangkan setelah Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono menyinggung hal itu untuk pembangunan IKN.

Bambang mengatakan, crowdfunding atau yang lebih dikenal masyarakat dengan kata patungan itu dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan IKN.

Pada Selasa (29/3/2022) Bambang pun kembali menegaskan tentang pentingnya urun dana dari masyarakat lantaran pembangunan IKN dinilai membutuhkan langkah jangka panjang. Bahkan, pembangunan itu disebut memakan waktu belasan hingga puluhan tahun.

"Membangun kota itu tidak sebentar. Artinya, tidak bisa 3 sampai 5 tahun. Ini merupakan satu langkah panjang 15 hingga 20 tahun ke depan dan bahkan kita punya perencanaan hingga 2045," ujar Bambang usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Selasa.

Baca juga: Jubir: Crowdfunding Bukan Satu-satunya Prioritas Pembiayaan Pembangunan IKN Non-APBN

"Ini tentu saja (pembangunan ibu kota) membutuhkan support pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat," lanjutnya.

Lantas, apakah rencana pemerintah untuk mengajak masyarakat patungan membiayai pembangunan IKN itu benar-benar mendapat dukungan sepenuhnya?

Sejauh pemberitaan Kompas.com, ada partai politik dan politisi di parlemen yang mempertanyakan dan mengkritisi pernyataan Bambang soal crowdfunding itu.

Demokrat pertanyakan keseriusan pemerintah

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partainya mempertanyakan keseriusan pemerintah membangun IKN.

Dia menilai, apa bedanya negara dengan lembaga swasta jika pembiayaan IKN ditempuh dengan cara mengajak masyarakat untuk patungan.

"Ini negara atau lembaga swasta? Ini jadi pertanyaan besar bagi kami," kata Herzaky di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Senin (28/3/2022).

Baca juga: Kepala Otorita: Pembangunan Kota Nusantara Butuh Dukungan Dana Masyarakat

Dia mempertanyakan kematangan rencana pembangunan IKN. Kematangan tersebut dinilai menggambarkan sejauh mana keseriusan pemerintah dalam megaproyek IKN.

"Kalau LSM meminta bantuan dari masyarakat sah-sah saja. Tapi bagaimana ceritanya, pemerintah ingin membangun ibu kota baru, suatu proyek yang penting bagi bangsa dan negara, tapi ingin menyerahkan pada masyarakat? Apakah ini tidak diperhitungkan?," tanya Herzaky.

Pentingnya akuntabilitas dan transparansi

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (10/11/2021).

Selain itu, Herzaky juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi imbas rencana urun dana membiayai pembangunan IKN.

Ia pun mendesak dua hal tersebut harus dihadirkan dalam pengelolaan dana pembangunan IKN.

Sebab, bagi Demokrat, ada 5 catatan terkait pembangunan IKN, salah satunya sumber keuangan.

"Jadi pertanyaan besar kalau mendadak pemerintah merencanakan sesuatu, ingin membantu sesuatu, tapi kemudian pendanaan meminta dari masyarakat atau crowdfunding," jelasnya.

Baca juga: Soal Pembangunan IKN, Kepala Otorita: Ada Tiga Aspek yang Harus Dipenuhi

Kondisi pandemi Covid-19 juga dinilai Herzaky perlu menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak berencana melibatkan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan IKN.

Demokrat pun meminta agar megaproyek IKN tak memberatkan kondisi keuangan negara yang tengah terbebani dampak pandemi.

Kepala Otorita diminta hati-hati bicara

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus turut mengkritisi pernyataan Bambang soal urun dana masyarakat.

Menurut dia, pernyataan itu semestinya tidak dikeluarkan oleh Bambang. Respons masyarakat menjadi penting dipikir terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan.

"Pak Bambang, menyampaikan sesuatu itu harus berpikir lebih jernih, lebih hati-hati terhadap sesuatu yang akan menimbulkan dampak yang kurang bagus terhadap bangsa dan negara," kata Guspardi saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Baca juga: Ada Wacana Galang Dana, Anggota DPR: Timbul Persepsi Pemerintah Belum Siap Bangun IKN

Guspardi memprediksi, respons masyarakat akan negatif menanggapi soal urun dana untuk pembangunan IKN.

Pasalnya, dia melihat kondisi masyarakat saat ini tengah kesulitan perekonomiannya, akibat dihantam pandemi Covid-19.

"Oleh karena itu, apakah pas untuk mengimbau masyarakat untuk urun dalam mengeluarkan koceknya untuk pembangunan IKN," tutur Guspardi.

"Pasti masyarakat lebih mementingkan pribadinya, kebutuhan kesehariannya, dan lain sebagainya. Ketimbang hal-hal yang disampaikan oleh kepala otorita ini," sambung dia.

Pemerintah belum siap bangun IKN

Lebih lanjut, Guspardi menilai pernyataan Bambang berpotensi menimbulkan citra buruk rakyat terhadap pemmerintah.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu beranggapan bahwa masyarakat akan berpikir, pemerintah belum siap dalam menyiapkan anggaran pembangunan IKN.

"Itu tentu timbul persepsi rupanya negara pemerintah belum siap membangun IKN itu. Sehingga kita ngemis, meminta rakyat untuk secara bersama membangun, mengeluarkan kocek sakunya dalam rangka membangun IKN," kata Guspardi.

Baca juga: Jokowi: Pemindahan IKN Bukan Proyek Mercusuar, Bukan Gagah-gagahan

Dia pun menyinggung pernyataan Bambang dengan pemaparan pemerintah saat rapat dengan panitia khusus (pansus) IKN DPR, sebelum mengesahkan Undang-Undang IKN.

Menurutnya, pemerintah sendiri bahkan menyebutkan bahwa pendanaan untuk IKN sudah siap. Namun, pernyataan Bambang soal urun dana justru malah membuat persepsi sebaliknya.

"Sekarang tiba-tiba muncul ide dari kepala otorita, Bambang meminta mengimbau masyarakat untuk ini (urun dana). Ini adalah sesuatu yang kontraproduktif, penilaian saya," ujarnya.

Klarifikasi jubir IKN

Menanggapi berbagai kritikan, Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono mengemukakan bahwa urun dana dalam pembangunan IKN sifatnya alternatif.

Sidik memastikan urun dana bukan menjadi prioritas untuk pembiayaan pembangunan IKN.

"Perlu kami sampaikan bahwa urun dana adalah alternatif yang boleh dan bisa dilakukan. Tapi, tidak berarti itu satu-satunya alternatif atau yang paling prioritas dalam hal pembiayaan/pendanaan IKN," ujar Sidik saat dikonfirmasi.

Sidik menjelaskan, urun dana merupakan satu dari banyak alternatif pendanaan dari non-APBN. Sifatnya pun, kata Sidik, seperti donasi atau sosial yang melibatkan banyak orang.

Sehingga, urun dana dinilai bersifat sukarela, dan tidak ada pemaksaan.