Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri LHK Sebut Tidak Ada Orangutan di Kawasan IKN

Kompas.com - 28/03/2022, 13:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengeklaim bahwa di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak ditemukan adanya orangutan.

Hal itu diungkapkan Siti atas banyaknya kekhawatiran terhadap pembangunan IKN mengganggu satwa dilindungi seperti orangutan.

"Di IKN ini, dikhawatirkan ada orangutan di wilayah ini. Sudah survei lapangan dilakukan, di wilayah IKN ini tidak ada orangutan," kata Siti dalam rapat kerja (raker) Komisi IV DPR, Senin (28/3/2022).

Kendati demikian, pihaknya tetap mencatat adanya flora dan fauna lainnya yang perlu dilindungi agar tidak terganggu pembangunan proyek IKN.

Baca juga: Desain Istana Wapres-Tempat Ibadah di IKN Wajib Terkoneksi Transportasi Publik

Namun, Siti tak menjabarkan secara detail flora dan fauna apa saja yang ada di wilayah IKN tersebut.

Untuk mencegah terganggunya flora dan fauna, Kementerian LHK disebut akan melakukan koridor satwa.

"Jadi dari hutan ke hutan, itu satwanya tidak terganggu melewati. Di bagian utara dan koridor selatan, ini sudah diidentifikasi dengan baik dan kita kerjakan," jelasnya.

Di sisi lain, Kementerian LHK juga sudah melakukan penanaman di wilayah IKN.

Adapun hal tersebut, imbuh Siti, sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan IKN harus didahului dengan pemulihan kawasan hutan.

"Bapak presiden perintahkan untuk dilakukan pemulihan hutan besar-besaran di wilayah IKN, caranya kita mulai dengan persemaian Mentawir," ungkap Siti.

Siti melanjutkan, pihaknya telah menyiapkan 121 hektar untuk persemaian Mentawir.

Baca juga: Jubir: Crowdfunding Bukan Satu-satunya Prioritas Pembiayaan Pembangunan IKN Non-APBN

Adapun 32,5 hektar di antaranya untuk sarana persemaian dengan produksi mencapai 15-20 juta bibit tanaman.

Terkait penanaman, kata Siti, sudah dimulai dan ditandai dengan penanaman bibit tanaman endemik oleh gubernur-gubernur bersama Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kawasan yang ditanami oleh gubernur dan presiden itu bahkan disebut akan menjadi semacam kebun raya.

"Ini simboliknya, tapi nanti akan ada semacam kebun raya atau arborea atau apapun namanya, tapi itu belum diputuskan," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com