Polemik Rusia dan KTT G20, Jokowi Diminta Lebih Aktif Berdiplomasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan untuk lebih aktif memainkan peran politik luar negeri di tengah persoalan perang Rusia-Ukraina yang mempengaruhi agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ke-17 yang akan digelar pada November mendatang.

Menurut peneliti Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian Universitas Al Azhar Indonesia, Ramdhan Muhaimin, Presiden harus saling bantu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendekati negara-negara yang tengah bertikai.

"Karena itu menurut saya, perhatian pemimpin Indonesia harus lebih serius lagi dalam masalah ini. Beri perhatian lebih besar lagi pada krisis di Ukraina. Bagi saya tidak cukup Menlu, tapi juga presiden bersama Menlu sudah harus lebih intens dalam bertindak terkait krisis Ukraina. Urusan dalam negeri sementara berbagi tugas dengan Wapres," kata Ramdhan kepada Kompas.com, Minggu (27/3/2022).

Baca juga: Joe Biden: Rusia Harus Dikeluarkan dari G20

Ramdhan mengatakan, Presiden dan Menlu Retno harus cermat dalam mengambil langkah menjelang KTT G20. Sebab, saat ini posisi Indonesia berada di tengah-tengah tekanan Rusia dan Amerika Serikat.

Presiden AS Joe Biden dan negara-negara sekutu menekan Indonesia supaya mendepak Rusia dari KTT G20. Sedangkan Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan akan hadir dalam kegiatan itu.

Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 ke-17 sampai saat ini menyatakan tetap netral sebagai. Namun, Indonesia juga mempunyai risiko jika keliru dalam mengambil langkah.

"Tinggal pemerintaah melakukan kalkulasi yang cermat untuk mengambil kebijakan yang tepat. tapi Indonesia jangan diam atas dalih Bebas-Aktif," ujar Ramdhan.

"Pemimpin Indonesia, tidak cukup Menlu, datangilah para pemimpin G20. Rusia, AS, Inggris, Jerman, China, Kanada, dan seterusnya lalu sampaikan solusi-solusi perdamaian," lanjut Ramdhan.

Baca juga: Anggota DPR Sebut Kesolidan G20 Diuji di Tengah Isu Kehadiran Putin

Menurut Ramdhan, Presiden juga harus mendekati beberapa negara kunci di kawasan Asia dan Afrika untuk menggalang sebuah gerakan stabilitas yang bisa muncul akibat krisis di Eropa.

"Seperti yang dilakukan Presiden Soekarno dulu. Sehingga langkah-langkah Indonesia dalam upaya ketertiban dunia benar-benar terlihat, Bebas tapi aktif, tidak diam. Melalui komunikasi dengan banyak negara, saya kira solusi itu pelan-pelan akan ditemukan," ucap Ramdhan.