JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta menyebut Presidensi G20 Indonesia memiliki tantangan besar untuk tetap menjaga soliditas forum kerja sama negara-negara dengan perekonomian besar dunia itu.
Pasalnya, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Indonesia dibayang-bayangi penolakan negara-negara barat atas kehadiran Presiden Vladimir Putin dalam forum tersebut.
"G20 belum pernah mendapatkan tantangan sebesar sekarang ini. Ini ujian bagi G20 sekaligus kepemimpinannya, bagaimana agar G20 tetap solid," kata Sukamta saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/3/2022).
Baca juga: Jika Putin Hadiri KTT G20, Biden dan Presiden Sejumlah Negara Sekutu AS Diprediksi Tak Hadir
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpendapat, Indonesia memiliki tantangan untuk dapat menghadirkan Amerika Serikat dan sekutunya ke KTT G20, bersamaan dengan kehadiran Putin.
Sebab, menurut Sukamta, pertemuan antara Putin dan negara-negara barat dapat menjadi momentum untuk mencari solusi dari permasalahan global, termasuk invasi Rusia ke Ukraina.
"Kalau seluruh Kepala negara anggota bisa hadir, akan menjadi kesempatan mencari solusi dan mengokohkan politik luar negeri Indonesia yang bebas namun tetap aktif," ujar dia.
Ia pun mengingatkan, prinsip nonblok yang dianut Indonesia berarti Indonesia tidak berpihak pada negara-negara atau blok besar, tetapi tetap aktif mencari solusi bagi masalah besar yang dihadapi bangsa-bangsa.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri menyatakan, Indonesia selaku ketua presidensi G20 mengundang seluruh anggota G20, termasuk Rusia, untuk menghadiri KTT di Bali.
Baca juga: Menteri ESDM Minta BPPTKG Update Berkala soal Merapi Selama Penyelenggaraan G20
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva pun mengonfirmasi bahwa kepala negaranya berniat untuk mengikuti KTT G20.
Namun, rencana kehadiran Putin ditentang Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya yang bahkan mempertimbangkan untuk mengeluarkan Rusia dari keanggotaan G20.
"Gagasan untuk duduk satu meja dengan Vladimir Putin, yang Amerika Serikat (saja) sudah dalam posisi menyerukan tentang kejahatan perang di Ukraina, bagi saya adalah langkah yang terlalu jauh," kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison saat konferensi pers, dilansir Reuters (24/3/2022).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.