Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Dubes Rusia dan Ukraina Lobi DPR soal Kehadiran Putin di KTT G20

Kompas.com - 26/03/2022, 07:49 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 membuat posisi Indonesia selaku Ketua Presidensi menjadi medan tarik menarik.

Pasalnya, kehadiran Putin ditentang oleh Amerika Serikat (AS) dan negara-negara sekutunya seiring dengan invasi yang dilakukan Rusia di Ukraina.

Perwakilan Rusia dan Ukraina di Indonesia berbondong-bondong mengunjungi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna melakukan lobi terkait kehadiran Putin di perhelatan akbar tersebut.

Kamis, 24 Maret 2022, Duta Besar Rusia untuk Republik Indonesia, Lyudmila Vorobieva mengunjungi pimpinan DPR Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Muhaimin membernarkan adanya pembahasan tentang rencana kehadiran Putin pada KTT G20 di Bali, November 2022 mendatang.

Baca juga: Sampai Kapan Putin Perintahkan Invasi Rusia ke Ukraina? Ini Prediksinya...

"Bu Dubes menyatakan bahwa sampai hari ini ada kesiapan dan kesanggupannya (Putin) untuk hadir," kata Muhaimin.

Selain itu, Muhaimin juga meminta, meminta Rusia mempercepat terciptanya suasana damai di Ukraina agar tidak memicu perang global.

"Ya tentu kita berharap segera tercipta suasana damai di Ukraina yang kita sangat khawatir Ukraina ini bisa menjadi pemicu perang global. Supaya tidak jadi pemicu, kita berharap kepada Rusia untuk mempercepat keadaan ini sehingga menjadi lebih damai," kata Muhaimin seusai pertemuan.

Muhaimin mengatakan, krisis yang terjadi antara Rusia dan Ukraina menjadi pengingat bagi semua pihak untuk membangun tata dunia baru yang lebih damai tanpa ada ketegangan militer antarnegara maupun antarblok.

Satu hari berselang, 25 Maret 2022, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin mengunjungi pimpinan DPR Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Lewat KTT G20, Indonesia Diharapkan Dorong Putin Buka Jalan Perdamaian dengan Ukraina

Dalam pertemuan tersebut, Muhaimin mengatakan, Ukraina berharap Indonesia berperan aktif untuk membantu menyelesaikan konflik usai Rusia menyerang wilayahnya beberapa bulan belakangan.

Hamianin, kata Muhaimin, menilai Indonesia bisa memanfaatkan momentum Presidensi G20 akhir tahun nanti untuk menghentikan serangan Rusia ke Ukraina.

Ia mengaku akan menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo atas permintaan Dubes Ukraina tersebut.

"Nah ini nanti akan kita sampaikan kepada presiden harapan-harapan Pak Duta Besar salah satunya di G20," jelasnya.

Ukraina harap Putin diboikot

Usai pertemuan dengan pimpinan DPR, Hamianin berharap Presiden Rusia tidak diundang dalam KTT G20.

Meski demikian, ia mengakui bahwa dirinya tidak memiliki kapasitas untuk mengatur Indonesia menentukan cara-cara perdamaian dalam mengatasi konflik, termasuk mengundang atau tidak Putin dalam gelaran G20.

Baca juga: Audiensi dengan Dubes Ukraina, Cak Imin: Mereka Harapkan Indonesia Bicara ke Putin untuk Hentikan Serangan

"Saya tidak dalam posisi untuk beri nasihat kepada pemerintah atau Presiden Indonesia. Saya sangat menghargai warga Indonesia dan presidennya. Tetapi akan sangat baik apabila Federasi Rusia diboikot oleh pertemuan dan konferensi dunia," kata Hamianin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, Putin tidak pantas berbicara mengenai isu-isu perdamaian, keamanan dan stabilitas dunia.

Sebab, Putin dianggapnya sebagai pemimpin diktator usai menginvasi Ukraina.

"Sosok kriminal dan diktator dunia saya pikir tak punya hak untuk mendiskusikan isu keamanan, stabilitas dan pengembangan dunia seperti ini (di G20). Kehadirannya di pertemuan mana pun, di publik yang bebas dan negara demokrasi akan memalukan bagi negeri ini," ujarnya.

Sikap RI

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menegaskan, Indonesia selaku ketua presidensi G20 mengundang seluruh anggota, termasuk Rusia.

"Sebagai presidensi dan sesuai dengan presidensi-presidensi sebelumnya adalah untuk mengundang semua anggota G20, dan bahwa diplomasi Indonesia selalu didasarkan pada prinsip-prinsip base on principal," kata Duta Besar RI sekaligus Stafsus Program Prioritas Kemlu dan Co-Sherpa G20 Indonesia, Triansyah Djani, dalam konferensi pers secara virtual, Kamis.

Baca juga: Putin Akan ke G20 Bali, Indonesia Tegaskan Tetap Netral sebagai Ketua

Triansyah mengatakan, sikap Indonesia di berbagai forum atau organsiasi internasional selalu berpegang pada aturan presidensi.

Hal yang sama, kata dia, juga berlaku dalam pelaksanaan KTT G20 di Bali.

"Oleh karena itu, memang kewajiban Presidensi G20 untuk mengudang semua anggotanya," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Nasional
Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Nasional
Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Nasional
Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Nasional
Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Nasional
Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Nasional
Airlangga Ungkap Terjadi 'Shifting' Perdagangan ke AS, tetapi RI Belum Menikmati

Airlangga Ungkap Terjadi "Shifting" Perdagangan ke AS, tetapi RI Belum Menikmati

Nasional
Kritik Proses Pemeriksaan Hasto dan Staf oleh KPK, DPD PDI-P: Tidak Adil dan Sewenang-wenang

Kritik Proses Pemeriksaan Hasto dan Staf oleh KPK, DPD PDI-P: Tidak Adil dan Sewenang-wenang

Nasional
Anggap KPK Tidak Tepat Sita Ponsel Hasto, Politikus PDI-P: Ini Bukan Tangkap Tangan

Anggap KPK Tidak Tepat Sita Ponsel Hasto, Politikus PDI-P: Ini Bukan Tangkap Tangan

Nasional
Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta | Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang

[POPULER NASIONAL] Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta | Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang

Nasional
Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Nasional
KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

Nasional
Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com