Saat Dubes Rusia dan Ukraina Lobi DPR soal Kehadiran Putin di KTT G20

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 membuat posisi Indonesia selaku Ketua Presidensi menjadi medan tarik menarik.

Pasalnya, kehadiran Putin ditentang oleh Amerika Serikat (AS) dan negara-negara sekutunya seiring dengan invasi yang dilakukan Rusia di Ukraina.

Perwakilan Rusia dan Ukraina di Indonesia berbondong-bondong mengunjungi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna melakukan lobi terkait kehadiran Putin di perhelatan akbar tersebut.

Kamis, 24 Maret 2022, Duta Besar Rusia untuk Republik Indonesia, Lyudmila Vorobieva mengunjungi pimpinan DPR Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Muhaimin membernarkan adanya pembahasan tentang rencana kehadiran Putin pada KTT G20 di Bali, November 2022 mendatang.

"Bu Dubes menyatakan bahwa sampai hari ini ada kesiapan dan kesanggupannya (Putin) untuk hadir," kata Muhaimin.

Selain itu, Muhaimin juga meminta, meminta Rusia mempercepat terciptanya suasana damai di Ukraina agar tidak memicu perang global.

"Ya tentu kita berharap segera tercipta suasana damai di Ukraina yang kita sangat khawatir Ukraina ini bisa menjadi pemicu perang global. Supaya tidak jadi pemicu, kita berharap kepada Rusia untuk mempercepat keadaan ini sehingga menjadi lebih damai," kata Muhaimin seusai pertemuan.

Muhaimin mengatakan, krisis yang terjadi antara Rusia dan Ukraina menjadi pengingat bagi semua pihak untuk membangun tata dunia baru yang lebih damai tanpa ada ketegangan militer antarnegara maupun antarblok.

Satu hari berselang, 25 Maret 2022, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin mengunjungi pimpinan DPR Muhaimin Iskandar.

Dalam pertemuan tersebut, Muhaimin mengatakan, Ukraina berharap Indonesia berperan aktif untuk membantu menyelesaikan konflik usai Rusia menyerang wilayahnya beberapa bulan belakangan.

Hamianin, kata Muhaimin, menilai Indonesia bisa memanfaatkan momentum Presidensi G20 akhir tahun nanti untuk menghentikan serangan Rusia ke Ukraina.

Ia mengaku akan menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo atas permintaan Dubes Ukraina tersebut.

"Nah ini nanti akan kita sampaikan kepada presiden harapan-harapan Pak Duta Besar salah satunya di G20," jelasnya.

Ukraina harap Putin diboikot

Usai pertemuan dengan pimpinan DPR, Hamianin berharap Presiden Rusia tidak diundang dalam KTT G20.

Meski demikian, ia mengakui bahwa dirinya tidak memiliki kapasitas untuk mengatur Indonesia menentukan cara-cara perdamaian dalam mengatasi konflik, termasuk mengundang atau tidak Putin dalam gelaran G20.

"Saya tidak dalam posisi untuk beri nasihat kepada pemerintah atau Presiden Indonesia. Saya sangat menghargai warga Indonesia dan presidennya. Tetapi akan sangat baik apabila Federasi Rusia diboikot oleh pertemuan dan konferensi dunia," kata Hamianin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, Putin tidak pantas berbicara mengenai isu-isu perdamaian, keamanan dan stabilitas dunia.

Sebab, Putin dianggapnya sebagai pemimpin diktator usai menginvasi Ukraina.

"Sosok kriminal dan diktator dunia saya pikir tak punya hak untuk mendiskusikan isu keamanan, stabilitas dan pengembangan dunia seperti ini (di G20). Kehadirannya di pertemuan mana pun, di publik yang bebas dan negara demokrasi akan memalukan bagi negeri ini," ujarnya.

Sikap RI

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menegaskan, Indonesia selaku ketua presidensi G20 mengundang seluruh anggota, termasuk Rusia.

"Sebagai presidensi dan sesuai dengan presidensi-presidensi sebelumnya adalah untuk mengundang semua anggota G20, dan bahwa diplomasi Indonesia selalu didasarkan pada prinsip-prinsip base on principal," kata Duta Besar RI sekaligus Stafsus Program Prioritas Kemlu dan Co-Sherpa G20 Indonesia, Triansyah Djani, dalam konferensi pers secara virtual, Kamis.

Triansyah mengatakan, sikap Indonesia di berbagai forum atau organsiasi internasional selalu berpegang pada aturan presidensi.

Hal yang sama, kata dia, juga berlaku dalam pelaksanaan KTT G20 di Bali.

"Oleh karena itu, memang kewajiban Presidensi G20 untuk mengudang semua anggotanya," ujarnya.