Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Sebut Kesolidan G20 Diuji di Tengah Isu Kehadiran Putin

Kompas.com - 25/03/2022, 14:51 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta menyebut Presidensi G20 Indonesia memiliki tantangan besar untuk tetap menjaga soliditas forum kerja sama negara-negara dengan perekonomian besar dunia itu.

Pasalnya, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Indonesia dibayang-bayangi penolakan negara-negara barat atas kehadiran Presiden Vladimir Putin dalam forum tersebut.

"G20 belum pernah mendapatkan tantangan sebesar sekarang ini. Ini ujian bagi G20 sekaligus kepemimpinannya, bagaimana agar G20 tetap solid," kata Sukamta saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/3/2022).

Baca juga: Jika Putin Hadiri KTT G20, Biden dan Presiden Sejumlah Negara Sekutu AS Diprediksi Tak Hadir

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpendapat, Indonesia memiliki tantangan untuk dapat menghadirkan Amerika Serikat dan sekutunya ke KTT G20, bersamaan dengan kehadiran Putin.

Sebab, menurut Sukamta, pertemuan antara Putin dan negara-negara barat dapat menjadi momentum untuk mencari solusi dari permasalahan global, termasuk invasi Rusia ke Ukraina.

"Kalau seluruh Kepala negara anggota bisa hadir, akan menjadi kesempatan mencari solusi dan mengokohkan politik luar negeri Indonesia yang bebas namun tetap aktif," ujar dia.

Ia pun mengingatkan, prinsip nonblok yang dianut Indonesia berarti Indonesia tidak berpihak pada negara-negara atau blok besar, tetapi tetap aktif mencari solusi bagi masalah besar yang dihadapi bangsa-bangsa.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri menyatakan, Indonesia selaku ketua presidensi G20 mengundang seluruh anggota G20, termasuk Rusia, untuk menghadiri KTT di Bali.

Baca juga: Menteri ESDM Minta BPPTKG Update Berkala soal Merapi Selama Penyelenggaraan G20

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva pun mengonfirmasi bahwa kepala negaranya berniat untuk mengikuti KTT G20.

Namun, rencana kehadiran Putin ditentang Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya yang bahkan mempertimbangkan untuk mengeluarkan Rusia dari keanggotaan G20.

"Gagasan untuk duduk satu meja dengan Vladimir Putin, yang Amerika Serikat (saja) sudah dalam posisi menyerukan tentang kejahatan perang di Ukraina, bagi saya adalah langkah yang terlalu jauh," kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison saat konferensi pers, dilansir Reuters (24/3/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com