Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Sentil Menteri Kampanye Capres, Pengamat: Cemas karena Elektabilitas Cak Imin Rendah

Kompas.com - 25/03/2022, 11:28 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bicara soal menteri yang memanfaatkan jabatan untuk kampanye menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Langkah PKB ini pun dinilai sebagai bentuk kecemasan partai tersebut dalam menghadapi pertaurangan pilpres.

Pasalnya, Ketua Umum PKB yang digadang-gadang maju di pemilihan presiden elektabilitasnya tak seberapa.

"Bisa juga ini dibaca kecemasan dari PKB karena elektabilitas ketua umum mereka berdasarkan dari hasil survei sejumlah lembaga berada di bawah nama-nama pendatang baru di bursa kandidat presiden dengan latar belakang menteri," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kunoro, kepada Kompas.com, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Waketum PKB: Ada Menteri yang Gunakan Posisinya untuk Kampanye Capres

Dalam berbagai survei, elektabilitas Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, hanya berkisar di angka 1 persen.

Angka itu kalah jauh dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, atau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada Desember 2021 dan dirilis 9 Januari 2022 menunjukkan bahwa elektabilitas Cak Imin, begitu sapaan akrab Muhaimin, berkisar di angka 0,3 sampai 1,5 persen.

Elektabilitas itu tak jauh beda dari sejumlah nama elite partai politik lain seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Puan Maharani, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Oleh karenanya, dinilai wajar jika PKB mengkhawatirkan nasib mereka di pilpres mendatang.

Baca juga: Tak Masalah jika PAN Masuk Kabinet, Cak Imin: Yang Penting Jangan Ganggu PKB

Menurut Bawono, pun tidak bisa disalahkan jika ada pejabat publik yang memanfaatkan jabatannya sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas di tengah masyarakat.

Jelang pilpres, upaya-upaya demikian dinilai lumrah. Paling penting, target capaian kinerja pejabat publik tersebut tetap baik.

"Jadi bukan sekadar pencitraan diri saja seolah-olah telah berhasil memenuhi target capaian padahal tidak berhasil memenuhi," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyinggung sejumlah menteri yang dinilai memanfaatkan posisinya untuk melakukan kampanye-kampanye politik menjelang Pilpres 2024.

Menurut dia, menteri seharusnya fokus saja sebagai pembantu presiden, bukan justru berkampanye dalam rangka pilpres.

"Jangan gunakan posisi menteri untuk kampanye politik dalam konteks untuk menjadi capres-capres, itu kan ada," kata Jazilul dalam keterangannya, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Enggan Kursi PKB Diganggu, Cak Imin Dinilai Tak Rela PAN Masuk Kabinet

Namun, Jazilul tak mengungkapkan siapa menteri yang dia maksud. Menurutnya, ini ia ungkapkan sebagai kritik agar para menteri tersebut meningkatkan kinerja.

"Bahwa setiap orang punya hak untuk menjadi presiden, tapi ketika dia dalam posisi menteri, pembantu presiden maka fokuslah pada tugas itu. Mudah-mudahan Pak Presiden juga itu tahu," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com