Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Enggan Kursi PKB Diganggu, Cak Imin Dinilai Tak Rela PAN Masuk Kabinet

Kompas.com - 24/03/2022, 21:06 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai, ada perasaan tidak rela dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar jika Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke koalisi pemerintah.

Ini nampak dari pernyataan Muhaimin yang mengaku tak mau kursi menteri milik partainya di Kabinet Indonesia Maju diganggu.

"Sikap PKB terhadap isu reshuffle bisa diterjemahkan bentuk ketidakikhlasan PKB atas kemungkinan PAN masuk di kabinet," kata Bawono kepada Kompas.com, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Tak Masalah jika PAN Masuk Kabinet, Cak Imin: Yang Penting Jangan Ganggu PKB

Perasaan tidak rela Muhaimin, kata Bawono, bisa jadi karena melihat rekam jejak PAN yang pada Pemilu 2019 lalu sama sekali tak berkeringat untuk memenangkan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

PAN kala itu merapat ke pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Selain itu, menurut Bawono, tak heran jika Muhaimin mencemaskan kursi partainya di kabinet karena belum lama ini menteri asal PKB, Ida Fauziyah, menuai kontroversi.

Ida yang duduk sebagai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) itu didemo kaum buruh dan panen kritik publik lantaran menerbitkan aturan baru soal dana jaminan hari tua (JHT) baru bisa cair di usia 56 tahun.

"Tentu saja ada perasaan tidak rela di hati terdalam dari para elite partai-partai koalisi sejak awal mengusung dan mendukung Joko Widodo-Maruf Amin," ucap Bawono.

Baca juga: Waketum PKB: Ada Menteri yang Gunakan Posisinya untuk Kampanye Capres

Bawono berpandangan, mengurangi jatah kursi menteri dari partai-partai koalisi terdahulu demi mengakomodir PAN berpotensi menganggu soliditas internal pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Langkah tersebut juga sangat mungkin memunculkan goncangan-goncangan politik di kabinet di kemudian hari.

Oleh karenanya, akan lebih aman jika kursi untuk PAN diambilkan Jokowi dari menteri nonpartai.

Meski begitu, lanjut Bawono, perombakan kursi menteri menjadi hak prerogatif presiden. Segala kemungkinan bisa saja terjadi.

"Reshuffle ini sangat tergantung dengan dinamika internal koalisi memang, sejauh mana partai-partai politik di koalisi ikhlas menerima PAN," kata dia.

Sebagaimana diketahui, isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju kembali berembus.

Presiden Joko Widodo disebut-sebut bakal mengubah peta kursi menteri di pemerintahannya akhir bulan ini. Menurut isu yang beredar, PAN akan diberi jatah kursi menteri dan wakil menteri.

Baca juga: Cak Imin: Sampai Hari Ini Belum Ada Tanda-tanda Reshuffle

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com