Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tegur Menkes, Mentan, dan Menteri BUMN karena Bawahan Banyak Impor

Kompas.com - 25/03/2022, 10:59 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan teguran langsung untuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri BUMN Erick Thohir karena instansinya masih menggunakan produk impor dalam jumlah tinggi.

Menurut Presiden, barang-barang impor yang digunakan untuk kegiatan operasional di kementerian sudah semuanya bisa diproduksi di dalam negeri.

"Alat kesehatan (alkes). Menteri Kesehatan, ini tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogyakarta ada, Bekasi, Tangerang ada," ujar Jokowi saat memberi pengarahan pada acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali dan disiarkan secara virtual pada Jumat (25/3/2022).

Baca juga: Nilai Impor Tinggi, Jokowi: Bodoh Banget Kita ini Tidak Beli Barang Dalam Negeri

"(Kenapa) Beli impor, mau diterus-teruskan? Mau saya umumkan kalau saya jengkel. Ini RSUD juga impor. Kemenkes impor. Tak baca nanti. Karena sekarang gampang banget detail saya lihat," tegasnya.

Setelah itu, Jokowi menegur Menteri Pertanian Syafrul Yasin Limpo.

Jokowi mengungkapkan kejengkelannya karena traktor-traktor yang saat ini ada di Indonesia berasal dari luar negeri.

"Traktor kayak gitu bukan high tech aja impor. Jengkel saya. Saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alsintan impor. Ini enggak boleh, Pak Menteri. Enggak boleh," tegasnya.

Jokowi lantas beralih ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Dirinya menyebutkan, konsumsi produk dalam negeri dari kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu hanya Rp 2 triliun dari total anggaran yang diberikan.

"Tadi pagi saya cek baru Rp 2 triliun. Ini kelihatannya ada yang tidak semangat di dalam kementerian. Urusan beli bangku, beli kursi, masak mau impor kita, laptop mau impor kita? kita sudah bisa bikin semuanya itu. Sudahlah jangan diterus-teruskan," tegas Jokowi.

Baca juga: Jokowi Jengkel karena Impor Tinggi: APBN Kita Kok Dibelikan Barang Impor, Geregetan Saya

Setelah itu, Presiden menyatakan perasaan kesalnya kepada Menteri BUMN Erick Thohir karena masih ada direktur utama (dirut) perusahaan pelat merah yang masih banyak menggunakan produk impor.

Oleh karenanya, dia meminta agar para dirut itu diganti.

"Saya sampaikan ke Menteri BUMN, sudah ganti dirutnya, ganti. Ngapain kita? (pertahankan)," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com