Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Melihat Lagi Sikap PDI-P di Pusaran Isu Penundaan Pemilu: Titah Megawati dan Janji soal Konstitusi

Kompas.com - 22/03/2022, 05:45 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu penundaan Pemilu 2024 jadi perbincangan yang tak kunjung usai sebulan terakhir.

Wacana itu dikemukakan oleh sejumlah elite politik, sekaligus ditentang oleh elite-elite politik lain.

Sebutlah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Lalu, dari kalangan partai politik ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Kelimanya menggulirkan isu penundaan pemilu. Alasannya, demi memulihkan ekonomi yang sempat krisis akibat pandemi.

Baca juga: Ketua KPU: Kami Konsisten Lanjutkan Pemilu 2024

Namun, usulan ini dikritik habis-habisan oleh sebagian kalangan, salah satunya pemilik “saham” terbesar di pemerintahan, PDI Perjuangan.

Kendati segelintir menteri dan ketua umum partai menyuarakan penundaan, PDI-P berkukuh bahwa pemilu harus tetap digelar sesuai jadwal, 14 Februari 2024.

Tunduk perintah Megawati

Kader PDI-P diminta tunduk pada perintah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri soal isu penundaan Pemilu 2024.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P, Bambang Wuryanto, mengatakan bahwa hal itu sudah masuk tataran ketua umum partai.

Baca juga: Manuver Luhut Soal Penundaan Pemilu Belum Tentu Sesuai Keinginan Jokowi karena Utang Budi ke Megawati

"Maka Ibu (Megawati) perintahkan kepada kita para jajaran PDI-P bahwa itu sudahlah soal itu di tangan ibu ketua umum dan sekjen (sekretaris jenderal)," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip dari Tribunnews.com, Senin (21/3/2022).

Karena itulah, Ketua Komisi III DPR RI itu mengatakan bahwa Megawati tidak ingin kadernya berkomentar soal isu penundaan pemilu.

"Karena tentu mungkin landasan pikirnya jauh ada tidak mungkin kelasnya saya pembantu begini paham enggak. Kalau saya, proses pemenangan pemilunya saja, kebijakannya tidak," katanya.

Patuh konstitusi

Sejauh ini, Megawati sedianya belum pernah berkomentar langsung di depan publik soal wacana penundaan Pemilu 2024. Namun, sikap partai pernah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Ia mengatakan, PDI-P tak sepakat dengan usulan penundaan pemilu. PDI-P juga mengaku bakal taat pada bunyi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di mana pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

"PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya bahwa wacana penundaan pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (24/2/2022).

Baca juga: Polemik Rakor Penundaan Pemilu 2024 yang Berujung Pembatalan

Halaman:


Terkini Lainnya

RS Polri Buka Posko untuk Identifikasi Jenazah Korban Pesawat Jatuh di BSD

RS Polri Buka Posko untuk Identifikasi Jenazah Korban Pesawat Jatuh di BSD

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com