Melihat Lagi Sikap PDI-P di Pusaran Isu Penundaan Pemilu: Titah Megawati dan Janji soal Konstitusi

PDI-P pun menilai Presiden Joko Widodo tetap memegang teguh konstitusi terkait polemik ini.

Menurut dia, presiden telah disumpah untuk menyatakan pentingnya memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang serta peraturannya dengan selurus-lurusnya.

"Atas dasar ketentuan konstitusi pula, konstitusi mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali," ujarnya.

"Dengan demikian, tidak ada sama sekali ruang penundaan Pemilu," kata Hasto.

Pertanyakan klaim Luhut

Hasto juga sebelumnya terang-terangan mempertanyakan sikap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang bicara soal wacana penundaan pemilu.

Hasto menilai, isu penundaan pemilu semestinya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD atau Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Isu penundaan pemilu, kata Hasto, tak masuk ranah kementerian yang dipimpin Luhut.

Baca juga: Saat Koalisi Sentil Luhut Soal Wacana Penundaan Pemilu...

"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum, dan keamanan itu kan ranah menko polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto dalam siaran pers, Senin (14/3/2022).

Hasto mengingatkan, seorang pembantu presiden semestinya fokus pada tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan. Dia pun mengimbau para menteri tidak membuat pernyataan yang negatif terkait polemik ini.

Hasto juga mengatakan, semestinya tidak ada menteri yang punya pendapat berbeda dengan Jokowi dalam menyikapi wacana menunda pemilu.

"Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” ujar dia.

Jokowi angkat bicara

Presiden Jokowi sedianya telah angkat bicara soal gaduh isu penundaan pemilu ini. Presiden menyatakan bakal patuh pada konstitusi.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022), dilansir dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3/2022).

Baca juga: Akhirnya Jokowi Buka Suara: Janji Patuhi Konstitusi, tapi Sebut Wacana Penundaan Pemilu Tak Bisa Dilarang

Di saat bersamaan, Jokowi mengatakan, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi.

Namun, sekali lagi, ia menegaskan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi.