Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Manuver Luhut Soal Penundaan Pemilu Belum Tentu Sesuai Keinginan Jokowi karena Utang Budi ke Megawati

Kompas.com - 18/03/2022, 17:18 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan ikut menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan isu perpanjangan masa jabatan presiden. Namun manuver Luhut itu belum tentu sejalan dengan Jokowi.

Luhut memang diketahui menjadi orang kepercayaan Jokowi selama menjabat sebagai presiden. Bahkan karena kepercayaan Jokowi ini, Luhut pun sering diminta mengurus berbagai isu atau kegiatan yang tidak terkait dengan tupoksi dan kewenangannya sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi.

Banyak pihak menyebut, Luhut merupakan menteri segala urusan karena hal tersebut. Apalagi Luhut juga sering mengeluarkan komentar mengenai isu-isu di luar tanggung jawabnya.

Namun Direktur Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi menilai, dukungan Luhut soal penundaan Pemilu 2024 bukan berarti Jokowi juga menginginkan hal yang sama.

Baca juga: Luhut Sang Menteri Segala Urusan dari Investasi sampai Pemilu, Ini 15 Peran Sentralnya

"Superioritas kekuasaan yang dimiliki Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tidak serta merta "linear" dengan keinginan Presiden Joko Widodo dalam hal isu perpanjangan masa jabatan presiden," ungkap Ari Junaedi kepada Kompas.com, Jumat (18/3/2022).

Ia menilai, Jokowi dan fatsun politiknya lebih menginduk kepada partai asalnya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan. Ari menyebut, Jokowi pasti akan mempertimbangkan kebijakan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Mengingat PDI-P menolak keras wacana perpanjangan masa jabatan presiden, mau tidak mau Jokowi yang mempunyai "utang budi" politik terhadap Megawati dan PDI-P tentu tidak serta merta mengikuti "irama gendang" politik Luhut," paparnya.

PDI-P berkali-kali menyatakan penolakan terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 yang banyak disuarakan oleh partai-partai satu koalisinya.

Baca juga: Puan: Pemerintah, DPR, dan KPU Sudah Sepakat Pemilu Digelar 2024


Bahkan PDI-P sudah meminta agar pengkajian amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ditunda. Sikap ini dinilai menjadi cara PDI-P menutup celah wacana penundaan Pemilu 2024.

"Bagi PDIP, isu amandemen konstitusi tidak lebih dari upaya penumpang gelap mencari celah untuk kepentingan kekuasaan belaka," sebut Ari.

Pengajar Komunikasi Politik program pasca sarjana di berbagai perguruan tinggi ini mengatakan, Jokowi seharusnya sudah memahami betul perjuangan PDI-P yang sejak Orde Baru menolak pelanggengan kekuasaan. Ari menilai, Jokowi cenderung patuh dengan garis kebijakan partai.

"Jokowi pasti paham bagaimana kontribusi PDI dan PDIP sebagai lokomotif demokrasi yang sejak awal perjuangannya menolak upaya pelanggengan kekuasaan sejak era pemerintahan Soeharto yang represif," tutur dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com