Melihat Lagi Sikap PDI-P di Pusaran Isu Penundaan Pemilu: Titah Megawati dan Janji soal Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu penundaan Pemilu 2024 jadi perbincangan yang tak kunjung usai sebulan terakhir.

Wacana itu dikemukakan oleh sejumlah elite politik, sekaligus ditentang oleh elite-elite politik lain.

Sebutlah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Lalu, dari kalangan partai politik ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Kelimanya menggulirkan isu penundaan pemilu. Alasannya, demi memulihkan ekonomi yang sempat krisis akibat pandemi.

Baca juga: Ketua KPU: Kami Konsisten Lanjutkan Pemilu 2024

Namun, usulan ini dikritik habis-habisan oleh sebagian kalangan, salah satunya pemilik “saham” terbesar di pemerintahan, PDI Perjuangan.

Kendati segelintir menteri dan ketua umum partai menyuarakan penundaan, PDI-P berkukuh bahwa pemilu harus tetap digelar sesuai jadwal, 14 Februari 2024.

Tunduk perintah Megawati

Kader PDI-P diminta tunduk pada perintah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri soal isu penundaan Pemilu 2024.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P, Bambang Wuryanto, mengatakan bahwa hal itu sudah masuk tataran ketua umum partai.

Baca juga: Manuver Luhut Soal Penundaan Pemilu Belum Tentu Sesuai Keinginan Jokowi karena Utang Budi ke Megawati

"Maka Ibu (Megawati) perintahkan kepada kita para jajaran PDI-P bahwa itu sudahlah soal itu di tangan ibu ketua umum dan sekjen (sekretaris jenderal)," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip dari Tribunnews.com, Senin (21/3/2022).

Karena itulah, Ketua Komisi III DPR RI itu mengatakan bahwa Megawati tidak ingin kadernya berkomentar soal isu penundaan pemilu.

"Karena tentu mungkin landasan pikirnya jauh ada tidak mungkin kelasnya saya pembantu begini paham enggak. Kalau saya, proses pemenangan pemilunya saja, kebijakannya tidak," katanya.

Patuh konstitusi

Sejauh ini, Megawati sedianya belum pernah berkomentar langsung di depan publik soal wacana penundaan Pemilu 2024. Namun, sikap partai pernah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Ia mengatakan, PDI-P tak sepakat dengan usulan penundaan pemilu. PDI-P juga mengaku bakal taat pada bunyi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di mana pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

"PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya bahwa wacana penundaan pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (24/2/2022).

Baca juga: Polemik Rakor Penundaan Pemilu 2024 yang Berujung Pembatalan

PDI-P pun menilai Presiden Joko Widodo tetap memegang teguh konstitusi terkait polemik ini.

Menurut dia, presiden telah disumpah untuk menyatakan pentingnya memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang serta peraturannya dengan selurus-lurusnya.

"Atas dasar ketentuan konstitusi pula, konstitusi mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali," ujarnya.

"Dengan demikian, tidak ada sama sekali ruang penundaan Pemilu," kata Hasto.

Pertanyakan klaim Luhut

Hasto juga sebelumnya terang-terangan mempertanyakan sikap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang bicara soal wacana penundaan pemilu.

Hasto menilai, isu penundaan pemilu semestinya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD atau Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Isu penundaan pemilu, kata Hasto, tak masuk ranah kementerian yang dipimpin Luhut.

Baca juga: Saat Koalisi Sentil Luhut Soal Wacana Penundaan Pemilu...

"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum, dan keamanan itu kan ranah menko polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto dalam siaran pers, Senin (14/3/2022).

Hasto mengingatkan, seorang pembantu presiden semestinya fokus pada tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan. Dia pun mengimbau para menteri tidak membuat pernyataan yang negatif terkait polemik ini.

Hasto juga mengatakan, semestinya tidak ada menteri yang punya pendapat berbeda dengan Jokowi dalam menyikapi wacana menunda pemilu.

"Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” ujar dia.

Jokowi angkat bicara

Presiden Jokowi sedianya telah angkat bicara soal gaduh isu penundaan pemilu ini. Presiden menyatakan bakal patuh pada konstitusi.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022), dilansir dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3/2022).

Baca juga: Akhirnya Jokowi Buka Suara: Janji Patuhi Konstitusi, tapi Sebut Wacana Penundaan Pemilu Tak Bisa Dilarang

Di saat bersamaan, Jokowi mengatakan, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi.

Namun, sekali lagi, ia menegaskan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi.

"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," kata Jokowi.

Sikap presiden ini dinilai tidak sekeras pernyataan Jokowi sebelumnya. Sebagaimana diketahui, wacana perpanjangan masa jabatan presiden telah berulang kali mengemuka.

Baca juga: Jokowi Dulu Bilang Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tampar Mukanya, Kini Sebut Itu Bagian Demokrasi

Pertama kali isu ini muncul di akhir 2019, Jokowi curiga ada pihak yang ingin menjerumuskannya dengan mengusulkan wacana tersebut.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, 2 Desember 2019.

Lalu, awal 2021 lalu, Jokowi kembali menegaskan tidak berniat dan tak punya minat untuk menjabat selama 3 periode.

Sikap ini, kata dia, tidak akan pernah berubah. Sebagaimana bunyi konstitusi, masa jabatan presiden dibatasi sebanyak dua periode.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Meski banyak pihak meminta presiden kembali menegaskan sikapnya, hingga kini Jokowi belum berkomentar lagi terkait ini.

Perlu evaluasi

Menyimak polemik yang terjadi, Managing Director Paramadina Public Policy Institute Ahmad Khoirul Umam menilai bahwa ada komunikasi yang terputus antara PDI-P dengan internal kelompok kepentingan Istana Presiden.

“Kelompok itu mulai berjalan sendiri di luar kendali partai penguasa,” ujar Umam kepada Kompas.com, Senin (21/3/2022).

Beda suara antara PDI-P dengan sejumlah elite politik lain, kata Umam, bisa jadi indikator awal bagi pudarnya pamor kekuatan “partai banteng” sebagai sponsor utama koalisi pemerintahan.

Baca juga: Ilusi Klaim Big Data Luhut dan Cak Imin soal Masyarakat Inginkan Pemilu Ditunda...

Jika PDI-P tidak mampu mengonsolidasikan ulang partai-partai koalisi, maka, momentum wacana penundaan pemilu bisa menjadi awal perpecahan yang membuat partai koalisi tersebar sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Apabila kondisi ini berlanjut hingga membuat loyalitas menteri menjadi goyah, maka kesetiaan menteri tidak lagi kepada presiden, tetapi untuk partai politik maisng-masing.

Dalam kondisi demikian, lanjut Umam, presiden akan segera bertransformasi menjadi pemimpin yang kesepian (the lonely leader).

“Ini yang harus diantisipasi Presiden Jokowi dan PDI-P sebagai sponsor utama koalisi pemerintahan saat ini,” kata dia.

Menurut Umam, PDI-P harus mengevaluasi total pihak-pihak yang leluasa membajak otoritas presiden, yang berdampak pada soliditas koalisi partai politik di lingkungan pemerintahan.

Jika opsi peringatan tidak mempan, menurut dia, opsi pemberhentian bisa dipertimbangkan.

"Jika tidak, maka PDI-P akan kehilangan kontrol dan kendali atas 'petugas partai' yang ia percaya selama ini untuk menjalankan amanah kepemimpinan nasional," kata dia.