Luhut Pandjaitan dan Klaim soal Big Data

Segala perilaku yang dilakukan individu itu merupakan data. Kemudian, big data memproses dan membuat kesimpulan.

Tentunya hasil dari kesimpulan big data berpotensi bias. Sistem rekomendasi di era digital saat ini pada akhirnya secara tidak langsung menuntun seseorang berdasarkan data masa lampau individu tersebut.

Ketiga, tidak sebatas melihat publik sebagai data. Berangkat dari klaim yang dilontarkan Luhut, maka ada kesan bahwa masyarakat tidak lebih sekadar data. Untuk sebuah isu krusial, pemerintah perlu mengajak publik terlibat.

Dalam hal ini, pemerintah bisa melihat praktik berdemokrasi yang sudah dilakukan oleh Taiwan. Pemerintah Taiwan pada 2013 membuat sebuah divisi yang diberi nama v-Taiwan. Huruf ‘v’ merupakan singkatan dari virtual, voice, dan vote.

Kemudian, divisi tersebut meluncurkan aplikasi yang diberi nama Pol.is, sebuah aplikasi untuk mengumpulkan aspirasi rakyat.

Masyarakat diberi informasi pro dan kontra atas sebuah isu, dan bisa memberikan pandangan dan sikap mereka. Ketika sudah ada konsensus mencapai 80 persen, barulah pemerintah Taiwan menindaklanjuti dengan membuat kebijakan.

Sebagai penutup, terdapat kutipan pernyataan menarik dari peneliti asal Inggris dari Solent University, Garfield Benjamin (2021), bahwa big data yang umumnya dilakukan oleh kelompok berkuasa, bisa menjelma menjadi alternatif ‘penindasan’ di era digital berkedok pembenaran kuantifikasi.