Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Silvanus Alvin
Dosen

Silvanus Alvin adalah dosen di Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan penulis buku Komunikasi Politik di Era Digital: dari Big Data, Influencer Relations & Kekuatan Selebriti, Hingga Politik Tawa.

Luhut Pandjaitan dan Klaim soal Big Data

Kompas.com - 15/03/2022, 06:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BELAKANGAN ramai dibicarakan soal klaim big data yang mencapai 100 juta dan menginginkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda. Klaim tersebut pertama kali disuarakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, pada 27 Februari 2022.

Berikutnya, klaim yang hampir serupa dikemukakan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam acara video podcast Deddy Corbuzier, pada 11 Maret 2022. Setelah itu, klaim tersebut menjadi bahan perbincangan publik.

Banyak pundit politik dan akademisi mempertanyakan klaim tersebut. Mereka umumnya mempertanyakan soal metodologi, antara lain adalah media sosial apa yang jadi objek pengambilan big data, apakah data collection yang dilakukan sudah bersih dari bot, dan apakah sudah terhindar dari bias duplikasi akun (di mana satu orang bisa memiliki lebih dari dua akun).

Baca juga: Klaim Luhut soal Big Data Tunda Pemilu 2024 Dinilai Manipulasi Informasi

Sehubungan dengan media sosial, terdapat tiga media sosial dengan jumlah pengguna tertinggi di Indonesia yaitu Facebook dengan 140 jutaan pengguna, Instagram 90 jutaan pengguna, dan Twitter sekitar 15 jutaan pengguna.

Melihat jumlah pengguna dan mengaitkan dengan klaim Luhut, maka Facebook paling memungkinkan. Namun, saat ini Facebook memiliki aturan yang lebih ketat pasca-insiden kebocoran data Cambridge Analytica yang dimanfaatkan untuk Pilpres AS 2016.

Apa itu big data

Sebelum membahas lebih dalam, publik perlu memahami perihal big data. Direktur Riset di National Center of Scientific Research Paris, Primavera de Filippi menerangkan big data sebagai sekumpulan data yang diproduksi oleh publik serta hasil dari interaksi yang dapat diperoleh dari berbagai medium seperti media sosial, forum internet, catatan kependudukan, dan sebagainya.

Masih menurut Primavera, pengolahan big data dapat dimanfaatkan baik secara makro, mengetahui tren yang ada di publik dan secara mikro, mengetahui pandangan individu mengenai suatu isu dan perilaku yang akan dilakukannya.

Kembali ke klaim dig data yang diucapkan Luhut. Terdapat beberapa catatan yang penting untuk diperhatikan. Pertama, perihal proses pengumpulan data pribadi. Alangkah baik bila pemerintah memberitahukan kepada publik bagaimana proses pengumpulan data dilakukan. Jangan sampai ada pelanggaran atas privasi data pribadi seseorang.

Data yang dikumpulkan jelas merupakan data pribadi. Di Barat, perlindungan data pribadi menjadi satu hal yang begitu diperhatikan dan tercantum dalam Data Protection Directive 95/46/EC dan Directive 2009/136/EC.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar PandjaitanKementerian ATR/BPN Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan
Salah satu poin utamanya adalah data pribadi seseorang baru dapat diakses apabila sudah mengantongi persetujuan dari individu. Permohonan persetujuan data pribadi juga harus dilengkapi dengan informasi komprehensif mengenai tujuan penggunaannya.

Indonesia sendiri saat ini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sementara, aturan yang ada saat ini sebatas Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang PDP, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang e-Commerce.

Sejumlah pertanyaan

Berkaitan dengan klaim big data berjumlah lebih atau sama dengan 100 juta orang, timbul sebuah pertanyaan: Apakah 100 juta orang yang diklaim tersebut sudah dimintai persetujuan (informed consent)?

Kedua, adanya bahaya dari user profiling. Big data memang memiliki potensi luar biasa untuk dapat digunakan demi kepentingan masyarakat umum. Meski demikian, big data juga memiliki kelemahan di mana kesimpulan yang diambil memiliki kadar yang tidak sesuai dengan realitas.

Manusia yang dikonversi sebagai objek data sejatinya berkembang secara dinamis. Dalam logika alogaritma big data, tindakan-tindakan masa lampau seorang individu direkam, kemudian menjadi dasar untuk menempatkan individu dalam kategori tertentu, dan sulit untuk berubah. Fenomena ini juga tidak lepas dari pengaruhi filter bubble.

Baca juga: Tanda Tanya soal Klaim Big Data Cak Imin di Wacana Pemilu Ditunda

Misalnya, seorang individu mengakses informasi yang pro penundaan Pemilu 2024. Alogaritma pasti sudah mencatat tindakan itu. Selanjutnya, alogaritma membuat sebuah gelembung yang memberikan rekomendasi berita-berita seputar isu tersebut.

Segala perilaku yang dilakukan individu itu merupakan data. Kemudian, big data memproses dan membuat kesimpulan.

Tentunya hasil dari kesimpulan big data berpotensi bias. Sistem rekomendasi di era digital saat ini pada akhirnya secara tidak langsung menuntun seseorang berdasarkan data masa lampau individu tersebut.

Ketiga, tidak sebatas melihat publik sebagai data. Berangkat dari klaim yang dilontarkan Luhut, maka ada kesan bahwa masyarakat tidak lebih sekadar data. Untuk sebuah isu krusial, pemerintah perlu mengajak publik terlibat.

Dalam hal ini, pemerintah bisa melihat praktik berdemokrasi yang sudah dilakukan oleh Taiwan. Pemerintah Taiwan pada 2013 membuat sebuah divisi yang diberi nama v-Taiwan. Huruf ‘v’ merupakan singkatan dari virtual, voice, dan vote.

Kemudian, divisi tersebut meluncurkan aplikasi yang diberi nama Pol.is, sebuah aplikasi untuk mengumpulkan aspirasi rakyat.

Masyarakat diberi informasi pro dan kontra atas sebuah isu, dan bisa memberikan pandangan dan sikap mereka. Ketika sudah ada konsensus mencapai 80 persen, barulah pemerintah Taiwan menindaklanjuti dengan membuat kebijakan.

Sebagai penutup, terdapat kutipan pernyataan menarik dari peneliti asal Inggris dari Solent University, Garfield Benjamin (2021), bahwa big data yang umumnya dilakukan oleh kelompok berkuasa, bisa menjelma menjadi alternatif ‘penindasan’ di era digital berkedok pembenaran kuantifikasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muncul Usul Gubernur Dipilih DPRD dan Presiden, Wapres: Biar Saja Berkembang

Muncul Usul Gubernur Dipilih DPRD dan Presiden, Wapres: Biar Saja Berkembang

Nasional
Demokrat: Banyak Tokoh dan Pemimpin yang Cemas jika Anies Jadi Presiden

Demokrat: Banyak Tokoh dan Pemimpin yang Cemas jika Anies Jadi Presiden

Nasional
Komisi I Minta TNI Bebaskan Pilot Susi Air yang Dibawa KKB

Komisi I Minta TNI Bebaskan Pilot Susi Air yang Dibawa KKB

Nasional
Wapres Ma'ruf Tinjau Smelter Freeport di Gresik, Disebut sebagai Terbesar di Dunia

Wapres Ma'ruf Tinjau Smelter Freeport di Gresik, Disebut sebagai Terbesar di Dunia

Nasional
Pengacara Sebut KPK Periksa Tukang Cukur Langganan Lukas Enembe, Ditanya Tempat Simpan Uang

Pengacara Sebut KPK Periksa Tukang Cukur Langganan Lukas Enembe, Ditanya Tempat Simpan Uang

Nasional
PP Muhammadiyah dan 7 Organisasi Tolak RUU Kesehatan, Minta Pemerintah-DPR Tinjau Ulang

PP Muhammadiyah dan 7 Organisasi Tolak RUU Kesehatan, Minta Pemerintah-DPR Tinjau Ulang

Nasional
LPSK Ungkap Bharada E Terkejut Dengar Tuntutan Jaksa, tapi Juga Siap Hadapi Vonis

LPSK Ungkap Bharada E Terkejut Dengar Tuntutan Jaksa, tapi Juga Siap Hadapi Vonis

Nasional
Indonesia Tegaskan Lanjutkan Program Jet Tempur KF-X/IF-X untuk Kuasai Teknologi Tinggi

Indonesia Tegaskan Lanjutkan Program Jet Tempur KF-X/IF-X untuk Kuasai Teknologi Tinggi

Nasional
Perludem Sebut Dapil Tak Ditata Ulang Berpotensi Lahirkan Sengketa Peserta Pemilu 2024

Perludem Sebut Dapil Tak Ditata Ulang Berpotensi Lahirkan Sengketa Peserta Pemilu 2024

Nasional
Sejumlah LSM Kirim 'Amicus Curiae' ke Pengadilan, LPSK Merasa Lebih Pede Perjuangkan Vonis Ringan Eliezer

Sejumlah LSM Kirim "Amicus Curiae" ke Pengadilan, LPSK Merasa Lebih Pede Perjuangkan Vonis Ringan Eliezer

Nasional
Jokowi: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan dalam Penegakan Hukum

Jokowi: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan dalam Penegakan Hukum

Nasional
Bareskrim Ungkap Ada Pihak yang Tertutup Soal Kematian Anak Kasus Gagal Ginjal di JakartaM

Bareskrim Ungkap Ada Pihak yang Tertutup Soal Kematian Anak Kasus Gagal Ginjal di JakartaM

Nasional
PDSI Minta Pemerintah Serius Dalami Kasus Gagal Ginjal Baru

PDSI Minta Pemerintah Serius Dalami Kasus Gagal Ginjal Baru

Nasional
Sandi Angkat Bicara Soal Anies Berutang Rp 50 Miliar

Sandi Angkat Bicara Soal Anies Berutang Rp 50 Miliar

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi: Jadi Masukan Pemerintah untuk Perbaiki Diri

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi: Jadi Masukan Pemerintah untuk Perbaiki Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.