"Dan juga di bidang investasi dengan Pak Menko Luhut. Saya harapkan karena yang berminat dengan Ibu Kota Nusantara ini sangat banyak. Baik dari domestik maupun dari luar," lanjutnya.
Setelah diperkenalkan, Jokowi meminta Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe bekerja secara cepat.
Presiden menekankan hal teknis terkait kelembagaan harus segera selesai
"Saya ingin beliau berdua bekerja dengan cepat. Terutama yang berkaitan dengan kelembagaan diselesaikan," ungkapnya.
Baca juga: Jokowi Minta Hentikan Penerbitan dan Pengalihan Hak Atas Tanah di IKN
Kemudian, kedua pemimpin pun diminta menyelesaikan persoalan tanah di kawasan IKN Nusantara.
Jokowi meminta Bambang dan Dhony berkoordinasi dengan Menteri ATR/BPN Sofjan Djalil untuk penyelesaian tanah.
"Sehingga bisa secepatnya diselesaikan terkait dengan status tanah IKN, kemudian juga identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat," tegas Jokowi.
"Kita harus memastikan juga pengadaan tanah di kawasan IKN Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN," lanjutnya.
Selanjutnya, Jokowi memerintahkan agar penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN dihentikan.
Baca juga: Jokowi Minta Hentikan Penerbitan dan Pengalihan Hak Atas Tanah di IKN
Dia menekankan bahwa yang dimaksud adalah menghentikan, tidak sekedar memperketat saya.
"Betul-betul disetop. Bukan hanya memperketat, tapi setop mengenai penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN," tegas Jokowi.
"Nanti saya minta Menteri ATR/BPN betul-betul melakukan konsolidasi mengenai hal ini. Baik kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN," tuturnya.
Tak lupa, presiden meminta pelepasan hutan di kawasan IKN dipercepat.
Sebab hal tersebut berkaitan dengan rencana tata ruang di Kota Nusantara nantinya.
"Berkaitan dengan rencana tata ruang di kawasan IKN agar ini bisa segera mempercepat pelepasan kawasan hutan IKN. Utamanya yang berada di kawasan inti pemerintahan," tegas Jokowi.