Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proyek IKN Berat, Bambang Susantono Harus Bisa Hadapi Tantangan Ini

Kompas.com - 10/03/2022, 20:11 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bambang Susantono resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia pun dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam mengelola pembangunan ibu kota baru.

"Pembangunan IKN ini berat. PR besar IKN pada pembangunan infrastruktur dengan uang APBN terbatas jadi harus bisa meng-create pendanaan ya," kata Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Hendricus Andy Simarmata saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/3/2022).

Pengalaman Bambang Susantono sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dengan spesialisasi tugas urusan pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan dinilai bisa jadi modalnya dalam bekerja.

Sebab selain pengalaman teknis, kata Andy, punya kemampuan mencari pembiayaan dalam membangun sebuah kota juga sangat dibutuhkan.

"Menurut saya karena beliau pernah di ADB, beliau punya network yang bagus," tuturnya.

Baca juga: Pesan Jokowi Usai Lantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita: Ingin IKN Jadi Kota Masa Depan

Tantangan lain untuk Bambang adalah bagaimana mengimplementasikan rancangan IKN Nusantara yang sudah dibuat oleh berbagai kementerian. Apalagi sebagian juga sudah mulai berjalan.

Bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga masalah koordinasi dan aspek politis dengan menteri-menteri terkait.

"Tantangannya beliau itu karena kan semua rancangannya sudah disusun oleh kementerian ya. Jadi beliau harus belajar cepat ya mempelajari rencana itu. Karena dua bulan kan harus sudah ada Perppres Masterplan, dan Perpres Tata Ruang," terang Andy.

"Jadi pesannya eksaminasi, periksa betul-betul apakah rencana itu rasional dengan situasi kita sekarang. Rasionalitas itu penting sekali," sambungnya.

Oleh karena itu, kepiawaian Bambang Susantono dalam berkoordinasi dengan menteri-menteri dan pimpinan lembaga/institusi yang terlibat dalam pembangunan ibu kota baru sangat dibutuhkan.

Baca juga: Bambang Susantono Harus Bisa Lobi Menteri-menteri Jokowi Saat Jadi Kepala Otorita IKN, Kenapa?

"Bagaimana beliau menunjukkan kepiawaian dan kematangannya dalam berhubungan dengan kementerian-kementerian yang selama ini sudah menekuni perancangan desain," papar Andy.

Selain itu, Bambang yang pernah menjadi wakil menteri perhubungan pun harus bisa membuat tim dalam waktu singkat. Sebab struktur organisasi Otorita IKN belum terbentuk.

Kemudian, masalah penganggaran juga harus dibuat secara matang mengingat masih belum diketahui dari aspek mana Otorita IKN mendapatkan anggaran.

"Bagaimana penganggaran di 2023, dan saya pikir Badan Otorita belum punya slot biaya anggarannya dari mana. Nggak gampang membentuk tim, nggak gampang mengelola tim yang anggarannya kita belum tahu nempel ke mana," tukas Andy.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com