Jokowi Minta Hentikan Penerbitan dan Pengalihan Hak Atas Tanah di IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan agar tak ada penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Presiden menekankan agar status tanah di IKN selesai secara cepat.

"Betul-betul distop. Bukan hanya memperketat, tapi stop mengenai penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas yang membahas IKN di Istana Merdeka, Kamis (10/3/2022).

Baca juga: Jokowi: Kalau Bisa Aturan Turunan UU IKN Maret ini Selesai

"Nanti saya minta Pak Menteri ATR/BPN betul-betul melakukan konsolidasi mengenai hal ini. Baik kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN," lanjutnya.

Jokowi lantas menjelaskan, untuk penyelesaian persoalan tanah di kawasan IKN akan diserahterimakan dengan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Dengan begitu persoalan pertanahan di Kota Nusantara bisa secepatnya selesai.

Kepala Negara pun meminta agar identifikasi dan verifikasi tanah yang masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat dituntaskan.

"Dan kita harus memastikan juga pengadaan tanah di kawasan IKN Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama Presiden juga menekankan sejumlah hal lain soal IKN.

Antara lain, Jokowi meminta Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala IKN Dhony Rahajoe bekerja dengan cepat mempersiapkan pembangunan Kota Nusantara.

Presiden menekankan proses yang berkaitan dengan kelembagaan dapat dituntaskan secara cepat.

"Saya ingin beliau berdua (Bambang dan Dhony) bekerja dengan cepat. Terutama yang berkaitan dengan kelembagaaan diselesaikan. Masalah pertanahan nanti diserahterimakan dengan Pak Menteri ATR/BPN sehingga bisa secepatnya juga bisa diselesaikan terkait dengan status tanah IKN," katanya.

"Kemudian juga identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat," lanjut Jokowi.

Selain itu, berkaitan dengan rencana tata ruang di kawasan IKN, Presiden ingin agar pelepasan hutan IKN dipercepat. Utamanya yang berada di kawasan inti pemerintahan.

Lalu, Jokowi meminta aturan-aturan turunan dari Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) Nomor 3 Tahun 2022 bisa selesai Maret ini.

"Yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan perintah atau turunan dari UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 kalau bisa di bulan Maret ini selesai," tambah Jokowi.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Rekrut Putra Daerah untuk Posisi Deputi Badan Otorita IKN

Sebelum menggelar rapat, Jokowi resmi melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara periode 2022-2027. Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis sore.

Adapun pelantikan keduanya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 9N Tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Masa Jabatan 2022-2027 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Usai pembacaan Surat Keputusan Presiden tersebut, Presiden Jokowi memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.