Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inisiasi Dialog Damai, Komnas HAM Tegaskan Kubu Pro-kemerdekaan Papua Harus Diundang Bicara

Kompas.com - 09/03/2022, 21:37 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas HAM menegaskan bahwa kubu pro-kemerdekaan Papua akan jadi kelompok prioritas untuk diundang dalam dialog damai dengan Jakarta.

Dialog damai Jakarta-Papua akan diinisiasi Komnas HAM. Presiden Joko Widodo, Panglima TNI hingga Kapolri dan sejumlah petinggi negara disebut telah setuju dengan pelaksanaan dialog damai itu.

"Terutama yang pro-kemerdekaan harus diajak dialog, tidak bisa kalau tidak. Paling pokok, ya, mereka. Saya katakan ke pemerintah juga waktu itu, tidak bisa kita menolak memulai komunikasi dengan tokoh kemerdekaan Papua yang memang masih didengar oleh banyak pihak," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik ditemui di Hotel Shangri-la Jakarta, Rabu (9/3/2022).

"Kami bilang, kami akan ketemu Benny Wenda (Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat/ULMWP, United Liberation Movement for West Papua)," lanjutnya.

Baca juga: Komnas HAM Harap Dialog Damai Papua-Jakarta Bisa Dimulai Tahun Ini

Kedua kubu disebut sudah mengetahui rencana inisiasi dialog damai ini, termasuk rencana Komnas HAM membangun komunikasi dengan Benny Wenda dan kubu pro-kemerdekaan lain.

Namun demikian, Taufan menyatakan bahwa selain kubu pro-kemerdekaan Papua, tokoh-tokoh sipil lain di Papua juga akan diajak bicara.

Apabila tokoh-tokoh tersebut bersedia dialog dengan Jakarta, dan di sisi lain Istana pun bersedia, maka dialog damai secara langsung antara kedua kubu bisa dilangsungkan.

"Paling pokok ya mereka (kubu pro-kemerdekaan). Tapi kan ada juga yang lain, misalnya tokoh adat yang tidak bicara merdeka atau tidak merdeka tapi bicara perlindungan hak ulayat mereka, tokoh gereja lain lagi misalnya, tapi tokoh OPM adalah yang paling pokok," ungkapnya.

"Meskipun ini lembaga negara, istilahnya Indonesia, mereka masih sangat menghormati. Tim kita di sana sering bertemu dan saling kontak. Dan mereka bersedia, kalau difasilitasi Komnas HAM, mereka katakan bersedia," jelas Taufan.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Presiden hingga TNI-Polri Setuju Dialog dengan OPM dan Tokoh Papua

Rencananya, tim dari Komnas HAM akan diberangkatkan ke Papua pekan depan untuk mulai membangun komunikasi, dengan harapan dialog damai Papua-Jakarta bisa berlangsung tahun ini.

Meski demikian, Taufan tak menampik bahwa upaya membangun rencana dialog damai Papua-Jakarta bukan perkara mudah dan butuh waktu lama tergantung situasi politik, konflik, serta keamanan.

"Kita masih mau lihat situasinya, nanti kita atur strateginya," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com