Kompas.com - 09/03/2022, 21:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik berharap bahwa dialog damai antara Papua dengan Jakarta dapat mulai terlaksana tahun ini.

"Harapannya tahun ini sudah dimulai tahap awalnya, dari pemerintah, OPM, tokoh masyarakat, tokoh gereja, tokoh adat, sudah mulai bisa duduk," kata Taufan ditemui di Hotel Shangri-la Jakarta, Rabu (9/3/2022).

Meski demikian, Taufan tak menampik bahwa upaya membangun rencana dialog damai Papua-Jakarta bukan perkara mudah.

Walau berharap dialog damai itu bisa terlaksana tahun ini, namun ia tak dapat memprediksinya betul-betul terjadi sesuai harapan.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Presiden hingga TNI-Polri Setuju Dialog dengan OPM dan Tokoh Papua

Pasalnya, dialog damai antara Jakarta dan Papua merupakan proses yang akan panjang dan sangat bergantung situasi politik, konflik, serta keamanan.

Meski begitu, Komnas HAM akan menjadi pihak pertama yang menginisiasi dialog tersebut dengan membuka komunikasi dengan tokoh-tokoh di Papua, utamanya dari kubu pro-kemerdekaan Papua.

"Tapi kita akan melakukan dan minggu depan kita akan berangkat, inisiasinya, kan prosesnya panjang. Aceh juga dulu kan prosesnya lama, butuh menemui ke mana-mana," tambah Taufan.

Sebelumnya diberitakan, Taufan mengonfirmasi bahwa dialog damai dengan kubu pro-kemerdekaan Papua bakal segera diinisiasi, dan hal ini telah disetujui para petinggi negara.

"Disetujui presiden. Sudah beberapa kali kita ketemu beliau setuju," kata Taufan.

Baca juga: Komnas HAM Harap Polisi Ikut Usut Anggotanya yang Terlibat Kasus Kerangkeng Manusia di Langkat

"Pak Menkopolhukam, juga panglima TNI--yang dulu dan sekarang--juga mengapresiasi. Kalau kapolri sudah dari awal mengapresiasi," ia melanjutkan.

Taufan menegaskan, kubu pro-kemerdekaan akan jadi kelompok prioritas untuk diajak berdialog damai, selain juga para tokoh adat, gereja, dan lain-lain.

Apabila tokoh-tokoh tersebut bersedia dialog dengan Jakarta, dan di sisi lain Istana pun bersedia, maka dialog damai secara langsung antara kedua kubu bisa dilangsungkan.

"Benny Wenda (Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat/ULMWP, United Liberation Movement for West Papua," jelas Taufan.

"Terutama yang pro-kemerdekaan harus diajak dialog, tidak bisa kalau tidak. Paling pokok, ya, mereka. Saya katakan ke pemerintah juga waktu itu, tidak bisa kita menolak memulai komunikasi dengan tokoh kemerdekaan Papua yang memang masih didengar oleh banyak pihak," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

Nasional
Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Nasional
Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Nasional
Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Masyarakat Ambil Langkah Konstitusional untuk Koreksi KUHP Baru

Komnas Perempuan Dorong Masyarakat Ambil Langkah Konstitusional untuk Koreksi KUHP Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.