Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PBNU Yahya Staquf Minta Putin Gencatan Senjata Sekarang Juga

Kompas.com - 09/03/2022, 05:57 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyerukan agar kekerasan di Ukraina bisa segera mungkin dihentikan.

Hal itu ia ungkapkan ketika Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin berkunjung ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2022).

Ia mengungkapkan, "NU akan berusaha melakukan apapun untuk membantu".

“Atas nama NU, saya menyeru kepada Rusia, kepada Presiden (Rusia, Vladimir) Putin, untuk menghentikan segera perang ini, gencatan senjata sekarang juga,” kata Yahya dikutip situs resmi nu.or.id.

“Saya menyeru kepada masyarakat internasional untuk segera bangkit dan bersama-sama melakukan sesuatu untuk menghentikan krisis ini,” katanya.

Baca juga: 4 Negara Mencoba Jadi Pendamai Rusia Ukraina, tapi Punya Motif Masing-masing?

Pria kelahiran Rembang itu menuturkan bahwa pihaknya telah bergabung dengan para pemimpin agama di seluruh dunia untuk bersurat kepada pemimpin Kristen Ortodoks di Rusia.

Surat tersebut diklaim berisi permohonan untuk mendorong Presiden Putin menghentikan perang.

“Kita masih menunggu apa yang akan dilakukan,” ujar Yahya.

Dalam kunjungan tersebut, Dubes Hamianin menjelaskan kondisi terkini pascainvasi Rusia ke Ukraina.

“Apa yang terjadi di Ukraina saat ini adalah bencana kemanusiaan,” kata Hamianin.

“Tidak ada yang bisa membenarkan perang, tidak ada yang bisa membenarkan pembunuhan warga sipil, tidak ada yang bisa membenarkan kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujarnya.

Baca juga: Pakar Ungkap Cara Bagi Netizen Menyikapi Konflik Rusia-Ukraina

Ia meyakini, komunitas dunia harus bersatu demi menghentikan invasi Rusia ke Ukraina.

Secara khusus, ia berharap agar umat Islam di Indonesia, khususnya NU, bisa turut andil dalam penyelesaian perang ini.

“Itulah mengapa kami menyerukan kepada komunitas dunia, masyarakat, kepada media, kepada organisasi keagamaan, komunitas agama, untuk berdiri dan mengakhiri perang ini,” ujar Hamianin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com