Beda Sikap Nasdem soal Penambahan Masa Jabatan Presiden: Dulu Pengusul, Kini Menolak

Tolak Pemilu 2024 ditunda

Di awal tahun 2022 ini, kalangan internal pemerintah Jokowi kembali membuka wacana perpanjangan masa jabatan penguasa.

Dimulai dari pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menyebut para pengusaha ingin penyelenggaraan pemilu ditunda dengan dalih Indonesia masih memerlukan waktu untuk memulihkan perekonomian nasional yang terdampak Pandemi Covid-19.

Isu tersebut lalu berlanjut dengan usul 3 pimpinan partai koalisi Jokowi yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Ada yang berargumen sama seperti Bahlil bahwa Indonesia masih butuh waktu untuk pemulihan ekonomi nasional sehingga lebih baik Pemilu 2024 diundur. Namun ada juga yang membuka isu adanya aspirasi agar pemerintahan Jokowi berlanjut hingga 3 periode.

Baca juga: 3 Ketum Koalisi Jokowi Bicara Perpanjangan Kekuasaan 3 Hari Berturut-turut, Suarakan Siapa?

Menyikapi wacana yang menjadi kontroversi itu, Nasdem menyatakan tegas menolaknya.

Bahkan penolakan itu disampaikan langsung oleh sang ketua umum, Surya Paloh yang mengaku tak ingin dianggap sebagai pengkhianat reformasi.

"Partai Nasdem yang lahir dari semangat restorasi Indonesia tak ingin dianggap sebagai pengkhianat reformasi," kata Paloh, dikutip dari siaran pers, Selasa (1/3/2022).

Baca juga: Manuver Minta Pemilu Diundur, Cak Imin Dinilai Khawatir Kalah karena Elektabilitas Susah Ngangkat

Ia pun menegaskan, Nasdem teguh memegang aturan bernegara merujuk konstitusi yang ada. Paloh mengingatkan, UUD 1945 telah mengatur masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode dan pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

"Ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa, maka kita akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode), maka Nasdem akan berada paling depan (mematuhi aturan)," tuturnya.

Menurut Paloh, pemilu memang dimungkinkan ditunda dalam keadaan terpaksa seperti terjadi perang atau bencana alam yang luar biasa.

Meski begitu, ia menilai saat ini tidak ada alasan untuk menunda Pemilu 2024 karena negara sedang dalam keadaan kondusif dan baik-baik saja. Selain itu perekonomian Negara juga menunjukkan tren positif.

"Tentu kita mengajak semua pihak, untuk tetap menggelar Pemilu," tegas Paloh.