Beda Sikap Nasdem soal Penambahan Masa Jabatan Presiden: Dulu Pengusul, Kini Menolak

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem bersikap kontradiktif pada wacana penambahan masa jabatan presiden. Bila sebelumnya menjadi pengusul wacana presiden 3 periode, kini Nasdem menolaknya.

Isu mengenai perpanjangan masa jabatan presiden sudah sering kali bergulir. Di awal periode kedua Joko Widodo (Jokowi) pada akhir 2019, isu soal perpanjangan masa jabatan presiden terlontar dalam kaitan rencana amandemen terbatas UUD 1945.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkap, ada yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun dalam satu periode. Ada pula yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi empat tahun dan bisa dipilih sebanyak tiga kali.

Usul lainnya, masa jabatan presiden menjadi lima tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali alias tiga periode. Sementara konstitusi sekarang mengatur, masa jabatan presiden yaitu 5 tahun dan maksimal hanya boleh 2 periode untuk tokoh yang sama.

Baca juga: 2 Sisi Wajah Pemerintah: Dulu Ngotot Pilkada 2020 meski Pandemi, Kini Diam soal Pemilu Ditunda

Hidayat mengungkap salah satu pengusul dari wacana itu adalah Fraksi Nasdem di DPR RI.

Pernyataan politikus PKS tersebut diakui oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa yang menyatakan fraksinya ingin amendemen UUD 1945 tidak terbatas untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Saan saat itu menyebut, meski belum diusulkan secara formal, namun Fraksi Partai Nasdem membuka wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Ada wacana, kenapa tidak kita buka wacana (masa jabatan presiden) satu periode lagi menjadi tiga periode. apalagi dalam sistem negara yang demokratis kan masyarakat yang sangat menentukan," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Nasdem menilai wacana penambahan masa jabatan presiden muncul dari pertimbangan efektifitas dan efisiensi suatu pemerintahan.

Baca juga: Ketika Jokowi Merasa Ditampar soal Wacana Presiden 3 Periode dan Sikap Diamnya Kini

Saan berpendapat masa jabatan presiden saat ini perlu dikaji apakah memberikan pengaruh terhadap kesinambungan proses pembangunan nasional.

"Tentu ketika ingin mengubah masa jabatan presiden itu bukan soal misalnya 1 periode tujuh tahun atau 8 tahun, atau per periode 4 tahun. Tapi kira-kira masa jabatan presiden ini bisa enggak kesinambungan dalam soal proses pembangunan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

"Kalau kita punya seorang presiden yang baik, yang hebat, ternyata misalnya programnya belum selesai, tiba-tiba masa jabatannya habis, kan sayang. Ketika berganti akan ganti kebijakan, kesinambungannya kan terhenti," tambah Saan.

Usul dari Nasdem itu sempat mendapat suara keras dari Jokowi. Setelah ramai wacana presiden 3 periode di tahun 2019, Jokowi menyuarakan penolakannya.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," ungkap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Tolak Pemilu 2024 ditunda

Di awal tahun 2022 ini, kalangan internal pemerintah Jokowi kembali membuka wacana perpanjangan masa jabatan penguasa.

Dimulai dari pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menyebut para pengusaha ingin penyelenggaraan pemilu ditunda dengan dalih Indonesia masih memerlukan waktu untuk memulihkan perekonomian nasional yang terdampak Pandemi Covid-19.

Isu tersebut lalu berlanjut dengan usul 3 pimpinan partai koalisi Jokowi yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Ada yang berargumen sama seperti Bahlil bahwa Indonesia masih butuh waktu untuk pemulihan ekonomi nasional sehingga lebih baik Pemilu 2024 diundur. Namun ada juga yang membuka isu adanya aspirasi agar pemerintahan Jokowi berlanjut hingga 3 periode.

Baca juga: 3 Ketum Koalisi Jokowi Bicara Perpanjangan Kekuasaan 3 Hari Berturut-turut, Suarakan Siapa?

Menyikapi wacana yang menjadi kontroversi itu, Nasdem menyatakan tegas menolaknya.

Bahkan penolakan itu disampaikan langsung oleh sang ketua umum, Surya Paloh yang mengaku tak ingin dianggap sebagai pengkhianat reformasi.

"Partai Nasdem yang lahir dari semangat restorasi Indonesia tak ingin dianggap sebagai pengkhianat reformasi," kata Paloh, dikutip dari siaran pers, Selasa (1/3/2022).

Baca juga: Manuver Minta Pemilu Diundur, Cak Imin Dinilai Khawatir Kalah karena Elektabilitas Susah Ngangkat

Ia pun menegaskan, Nasdem teguh memegang aturan bernegara merujuk konstitusi yang ada. Paloh mengingatkan, UUD 1945 telah mengatur masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode dan pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

"Ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa, maka kita akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode), maka Nasdem akan berada paling depan (mematuhi aturan)," tuturnya.

Menurut Paloh, pemilu memang dimungkinkan ditunda dalam keadaan terpaksa seperti terjadi perang atau bencana alam yang luar biasa.

Meski begitu, ia menilai saat ini tidak ada alasan untuk menunda Pemilu 2024 karena negara sedang dalam keadaan kondusif dan baik-baik saja. Selain itu perekonomian Negara juga menunjukkan tren positif.

"Tentu kita mengajak semua pihak, untuk tetap menggelar Pemilu," tegas Paloh.