Gerak Cepat KPU Siapkan Pemilu 2024, Tak Terpengaruh Wacana Tunda Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus bergegas menyiapkan Pemilu 2024 di tengah bergulirnya isu penundaan pemilu. Dalam waktu dekat, KPU akan segera membahas peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan dan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dengan DPR.

Anggota KPU 2017-2022 yang juga calon anggota KPU 2022-2027 terpilih, Hasyim Asy'ari menyatakan, kedua PKPU tersebut jadi prioritas KPU.

"Draf PKPU 1 dan 2 menjadi prioritas utama untuk segera diajukan dalam rapat dengar pendapat DPR dan pemerintah," kata Hasyim dalam keterangan tertulis, Selasa (1/3/2022).

Baca juga: Hitungan KPU, Anggaran Pemilu Dapat Ditekan hingga Rp 62 Triliun

Hasyim berharap, draf kedua PKPU tersebut bisa segera selesai, sehingga tahapan Pemilu 2024 yang rencananya dimulai pada pertengahan tahun ini bisa terlaksana dengan baik.

Menurut rancangan tahapan dan jadwal Pemilu 2024 dari KPU, tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada Juni mendatang.

Beberapa program yang akan dilakukan pada Juni, yaitu penyusunan PKPU, sosialisasi dan publikasi, dan bimbingan teknis. Kemudian, pada 1-7 Agustus 2022 dimulai pendaftaran partai politik.

Pada 1 Januari-9 Februari 2023 penetapan daerah pemilihan dan dilanjutkan dengan pendaftaran anggota DPD, DPR, dan DPRD pada 1-14 Mei 2023.

Pada 7-13 September 2023 pendaftaran bakal pasangan capres dan cawapres, dilanjutkan penetapan pasangan capres dan cawapres.

KPU bersama pemerintah dan DPR telah menetapkan pemungutan suara capres dan cawapres, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD RI dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

"Harapannya PKPU tersebut tersedia lebih awal menuju dimulainya tahapan Pemilu 2024 yang rencananya akan dimulai pada tahun 2022 ini," kata Hasyim.

Anggaran pemilu dimatangkan

Selain menyiapkan PKPU, KPU terus membahas usulan anggaran Pemilu 2024 dengan pemerintah dan DPR. Usulan anggaran Pemilu 2024 yang terakhir diajukan KPU sebesar Rp 76 triliun.

Namun, karena dianggap terlalu besar, KPU melakukan penyesuaian pengajuan. Hasyim mengungkapkan, KPU menyesuaikan anggaran menjadi Rp 62 triliun.

"Yang terakhir ini hitungan KPU sudah pada angka Rp 62 triliun, tetapi yang ini belum kami ajukan secara resmi," kata Hasyim di Menara Kompas, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Hasyim menjelaskan, usulan anggaran itu, di antaranya untuk pengadaan kantor KPU di beberapa kabupaten/kota. Dia mengemukakan, tidak semua KPU di kabupaten/kota memiliki kantor.

Baca juga: KPU Diharapkan Pakai Sirekap untuk Rekapitulasi Pemilu