Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Kemenkes Soal 18 Juta Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa Akhir Februari

Kompas.com - 01/03/2022, 23:01 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah sudah mempercepat laju vaksinasi Covid-19, sejak terindentifikasi 18 juta dosis vaksin berpotensi kedaluwarsa pada akhir Februari 2021.

"Upaya-upaya percepatan itu sudah kita lakukan salah satunya adalah kita menggandeng TNI-Polri untuk vaksinasi," kata Nadia dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (1/3/2022).

Nadia mengatakan, pihaknya juga melakukan validasi terhadap stok vaksin di sistem pusat dan ditemukan beberapa daerah belum memperbarui data vaksinasi.

"Saat ini juga dalam proses. Rasanya tidak akan sampai 18 juta (vaksin kedaluwarsa) karena sudah banyak juga vaksinasi yang kita lakukan, dan ternyata banyak kab/kota yang sudah update vaksin yang akan expired ini," ujarnya.

Baca juga: Berapa Lama Vaksin Booster Pfizer dan Moderna Memberikan Perlindungan?

Lebih lanjut, Nadia mengatakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sedang melakukan kajian baru terkait penambahan masa edar Vaksin AstraZeneca sehingga jumlah dosis vaksin yang kedaluwarsa semakin sedikit.

"Jadi kemungkinan tidak sampai 18 juta," ucap dia

Dikutip Kompas.tv, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, sebanyak 18 juta vaksin gratis akan jatuh tempo atau kedaluwarsa pada akhir Februari 2022 ini.

Guna mengantisipasi hal itu, vaksin booster atau penguat terus digenjot di sejumlah wilayah.

Hal itu di sampaikan Budi Gunadi Sadikin saat meninjau jalannya vaksinasi booster di Balai Sarwon, Cilandak Timur, Jakarta Selatan.

Baca juga: 116.000 Vaksin AstraZeneca di Bengkulu Kedaluwarsa

Budi Gunadi menjelaskan, vaksin yang akan jatuh tempo atau expired dalam waktu dekat merupakan donasi dari negara maju.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyebut, sepuluh juta vaksin booster yang sudah masuk ke wilayah Indonesia mulai Januari.

Selain itu, kasus positif terkonfirmasi varian Omicron di wilayah Jakarta, Bali, dan Banten sudah menurun sementara Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sedang meningkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com