Salin Artikel

Penjelasan Kemenkes Soal 18 Juta Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa Akhir Februari

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah sudah mempercepat laju vaksinasi Covid-19, sejak terindentifikasi 18 juta dosis vaksin berpotensi kedaluwarsa pada akhir Februari 2021.

"Upaya-upaya percepatan itu sudah kita lakukan salah satunya adalah kita menggandeng TNI-Polri untuk vaksinasi," kata Nadia dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (1/3/2022).

Nadia mengatakan, pihaknya juga melakukan validasi terhadap stok vaksin di sistem pusat dan ditemukan beberapa daerah belum memperbarui data vaksinasi.

"Saat ini juga dalam proses. Rasanya tidak akan sampai 18 juta (vaksin kedaluwarsa) karena sudah banyak juga vaksinasi yang kita lakukan, dan ternyata banyak kab/kota yang sudah update vaksin yang akan expired ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Nadia mengatakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sedang melakukan kajian baru terkait penambahan masa edar Vaksin AstraZeneca sehingga jumlah dosis vaksin yang kedaluwarsa semakin sedikit.

"Jadi kemungkinan tidak sampai 18 juta," ucap dia

Dikutip Kompas.tv, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, sebanyak 18 juta vaksin gratis akan jatuh tempo atau kedaluwarsa pada akhir Februari 2022 ini.

Guna mengantisipasi hal itu, vaksin booster atau penguat terus digenjot di sejumlah wilayah.

Hal itu di sampaikan Budi Gunadi Sadikin saat meninjau jalannya vaksinasi booster di Balai Sarwon, Cilandak Timur, Jakarta Selatan.

Budi Gunadi menjelaskan, vaksin yang akan jatuh tempo atau expired dalam waktu dekat merupakan donasi dari negara maju.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyebut, sepuluh juta vaksin booster yang sudah masuk ke wilayah Indonesia mulai Januari.

Selain itu, kasus positif terkonfirmasi varian Omicron di wilayah Jakarta, Bali, dan Banten sudah menurun sementara Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sedang meningkat.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/01/23015311/penjelasan-kemenkes-soal-18-juta-vaksin-covid-19-kedaluwarsa-akhir-februari

Terkini Lainnya

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke