Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Lebih dari 400 Tahun RI Tak Berani Stop Ekspor Bahan Mentah

Kompas.com - 01/03/2022, 16:29 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia sudah lebih dari 400 tahun tidak berani menghentikan ekspor bahan mentah atau raw material.

Oleh karenanya sejak 2020 Jokowi berupaya untuk memulai memberhentikan ekspor bahan mentah secara bertahap.

"Pada 2020 saya sudah sampaikan stop nikel. Enggak boleh ekspor lagi nikel. Kiriman harus minimal setengah jadi, kemudian nanti berikutnya harus barang jadi, sehingga nilai tambah kita ada di sini," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Rapim TNI-Polri 2022 yang digelar di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Baca juga: Jokowi: Dengan Risiko Apa Pun, Satu Per Satu Ekspor Bahan Mentah Akan Saya Setop

"Kita sudah 400 tahun lebih untuk kita tidak memiliki keberanian untuk melangkah ke sana (stop ekspor bahan mentah), ini yang namanya transformasi ekonomi," lanjutnya.

Jokowi menjelaskan, selama lebih dari 400 tahun Indonesia mengekspor bahan mentah berupa nikel, tembaga, hasil pertanian dan perkebunan hanya sedikut nilai yang dihasilkan.

Oleh karenanya, Indonesia kini harus mulai memikirkan nilai tambah dari hasil ekspor. Caranya yakni membiasakan ekspor untuk barang jadi atau setengah jadi.

"Nilai tambah itu apa? Terbuka lapangan pekerjaan yang gede di Indonesia, pajaknya bayar di Indonesia, bea keluar bayar di Indonesia, PPN bayar di indonesia, PNBP penerimaan negara bukan pajak, ada di Indonesia, dapat semua kita di situ," jelasnya.

"Meskipun kita masih dibawa ke WTO, digugat oleh Uni Eropa, kalau kita tidak berani mencoba seperti itu, tidak berani melakukan seperti itu sampai kapan pun yang kita kirim hanya bahan mentah dan kita tidak dapat apa-apa," tegas Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Sekarang Sudah Tak Zamannya Lagi Kita Ekspor Bahan Mentah

Jokowi menuturkan, setelah menghentikan ekspor nikel mulai 2020, pada tahun ini Indonesia akan menghentikan ekpsor bauksit.

Pada 2023, rencananya pemerintah akan menghentikan ekspor tembaga.

"Tembaga dicampur dengan nikel bisa menjadi baterai, bisa menjadi sodium ion, bisa menjadi barang-barang setengah jadi maupun barang jadi, sehingga tadi nilai tambah itu ada di dalam negeri. Inilah yang kita maksud dengan transformasi ekonomi," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com