Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Nikel, Jokowi Akan Larang Ekspor Bahan Mentah Bauksit

Kompas.com - 27/12/2021, 18:16 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah secara bertahap akan melakukan pelarangan ekspor bahan mentah mineral dan batu bara (minerba).

Setelah melarang ekspor bahan mentah nikel, ke depan ekspor raw material bauksit juga akan dilarang.

"Berkali-kali saya sampaikan, setop ekspor nikel. Tahun depan akhir, saya sudah berikan pemanasan terlebih dahulu setop bahan mentah bauksit," kata Jokowi saat meresmijan Pabrik Smelter Nikel PT GNI di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (27/12/2021).

"Tahun depannya lagi, akan kita setop lagi untuk minerba yang lainya," tuturnya.

Jokowi mengatakan, larangan ekspor bahan mentah ini bertujuan untuk menciptakan hilirisasi industri di Indonesia.

Baca juga: Besok, Presiden Jokowi Dijadwalkan Resmikan Bendungan Pidekso Wonogiri

Kebijakan larangan ekspor bahan mentah nikel misalnya, diklaim Jokowi, sudah mulai menunjukkan hasil. Hal ini dibuktikan dengan pesatnya hilirisasi industri di Tanah Air beberapa waktu terakhir.

Karena adanya kebijakan tersebut, negara-negara di dunia tak punya pilihan untuk membeli bahan mentah nikel dari Indonesia.

"Artinya mau tidak mau harus mendirikan industri di Tanah Air. Sehingga kita tidak ekspor lagi yang namanya bahan mentah yang sudah berpuluh-puluh tahun kita lakukan tanpa memberikan nilai tambah yang besar kepada negara," ujar Jokowi.

Selain membuka lebih banyak lapangan kerja, kata Jokowi, hilirisasi industri akan memberikan nilai tambah ekonomi dalam negeri.

Baca juga: Jokowi Ingin Pamerkan Produk Industri Kecil Menengah Bali di G20


Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan pendapatan negara juga ikut bertambah.

"Saya perlu mengingatkan kepada kita semuanya, kepada investor, bahwa yang namanya ekspor raw material kalau sudah nikel ini akan masuk lagi ke yang namanya bauksit," kata Jokowi.

"Jadi yang ingin membangun industri, membangun untuk hilirisasi bauksit, silahkan. Karena kesempatannya hanya ada satu tahun. Setelah itu akan setop, nggak boleh lagi," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com