Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Dengan Risiko Apa Pun, Satu Per Satu Ekspor Bahan Mentah Akan Saya Setop

Kompas.com - 26/01/2022, 08:20 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menegaskan, pemerintah akan tetap menghentikan ekspor mineral dan batu bara (minerba) dalam bentuk bahan mentah.

Meski kebijakan tersebut mendapatkan protes dari berbagai negara melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Pemerintah Indonesia akan tetap jalan terus.

“Dengan risiko apa pun satu per satu (ekspor bahan mentah) akan saya setop. Nikel setop, ini kita digugat oleh WTO, silakan gugat. Nanti setop bauksit, setop, mesti ada yang gugat lagi silakan gugat, enggak apa-apa kita hadapi,” kata Jokowi saat meluncurkan pelepasan ekspor perdana smelter grade alumina produksi PT Bintan Alumina Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022), sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi: Kita Setop Ekspor Bahan Mentah, Enggak Apa-apa Indonesia Disemprot Negara Lain

Jokowi juga kembali menekankan pentingnya hilirisasi industri dengan mulai menghentikan ekspor bahan mentah. Dia mendorong agar perusahaan-perusahaan dapat melakukan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi.

Dengan demikian, dapat meningkatkan nilai tambah produk tersebut.

“Ini harganya harga bahan mentah. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), harusnya bisa 15 kali lipat hanya dijual 30 tadi," kata Jokowi.

"Padahal, kalau menjadi barang jadi bisa 700. Ini enggak bisa diterus-teruskan,” lanjut Presiden.

Presiden juga menceritakan, kunjungannya ke Kabupaten Muara Enim dalam rangka peletakan batu pertama proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME).

Presiden mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan hilirisasi industri tersebut.

“Tadi kembali ke DME, dimetil eter, kita punya bahan baku banyak sekali, gede sekali, kita malah impor elpiji Rp 80-an triliun setiap tahun. Terlalu nyaman kita ini, terlalu enak kita ini,” tambahnya.

Hilirisasi industri, tambah Presiden, juga akan memberikan banyak keuntungan bagi negara, seperti pajak baik pribadi maupun perusahaan, hingga pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat.

“Yang paling penting membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, bisa 7.000, kemarin di Konawe (Sulawesi Tenggara) 27.000, di Morowali (Sulawesi Tengah) 45.000, ini yang dibutuhkan rakyat,” ujar Jokowi.

Karena itu, Jokowi mengapresiasi perusahaan yang telah berani melakukan hilirisasi industri bahan mineral dan tambang. Sebab, ada berbagai risiko yang harus dihadapi perusahaan tersebut.

“Saya terima kasih ada perusahaan-perusahaan seberani ini membangun dengan investasi tentu saja dengan risiko-risiko yang ada. Kita harapkan semua bahan mentah kita olah sendiri di Tanah Air,” kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com