Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/01/2022, 15:48 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, sudah bukan saatnya lagi bagi Indonesia untuk mengekspor bahan mentah. Indonesia kini harus melanjutkan proses hilirisasi bahan mentah yang ada di dalam negeri.

"Saya kira sudah tidak zamannya lagi, yang sejak zaman VOC kita selalu mengirim, mengkspor barang mentah yang nilai tambahnya dinikmati negara lain," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 2022 di Bogor, Jawa Barat, yang ditayangkan secara virtual, Sabtu (29/1/2022).

"Dan kita sudah membuktikan dengan hilirisasi, nilai tambah di dalam negeri itu sangat besar," lanjut Presiden.

Baca juga: Jokowi: Dengan Risiko Apa Pun, Satu Per Satu Ekspor Bahan Mentah Akan Saya Setop

Karena itu, pertambangan minyak, gas, batubara, dan mineral harus melakukan hilirisasi di dalam negeri untuk memberikan nilai tambah yang besar bagi negara. Selain itu, hilirisasi bertujuan membuka lapangan kerja sekaligus menghemat devisa negara.

Jokowi memberikan contoh, penghentian ekspor nikel sejak 2015 sudah memberikan dampak signifikan dari sisi ekspor maupun neraca perdagangan. Ekspor besi yang merupakan salah satu hasil olahan nikel mencapai 20,9 miliar dolar AS pada 2021 atau diperkirakan meningkat Rp 300 triliun dari sebelumnya 1,1 miliar dolar AS pada 2014.

"Itu karena peningkatkaan nilai tambah di dalam negeri. Oleh sebab itu sudah sering saya sampaikan, tidak hanya nikel saja yang akan kita stop," ujar Jokowi.

"Tahun ini mungkin akan stop lagi bauksit, tahun depan stop tembaga, tahun depannya timah, stop lagi emas. Sehingga tidak ada namanya lagi ekspor bahan mentah," tegasnya.

Baca juga: Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Pada tahun 2022, Jokowi memprediksi ekspor khusus nikel bisa mencapai 28-30 miliar dolar atau setara dengan Rp 400 triliun.

Jokowi menambahkan, hilirisasi juga harus dilakukan di sektor pertanian. Dia menekankan, petani harus kuat di off farm sehingga inovasi di sektor pertanian dan peternakan harus kuat.

"Tapi jangan berhenti di situ, pupuk, bibit dll. Kelompok tani dan peternak, koperasi tani dan peternak juga harus masuk ke ke hilir," kata Jokowi.

"Sekali lagi agar nilai tambah dinikmati petani karena keuntungan terbesar ada di off farm-nya dan tentu saja bisa membuka lapangan pekerjaan yang semakin banyak," tambah dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Libur Nataru 2023/2024, Menhub Imbau Masyarakat Tak Mudik Naik Motor

Libur Nataru 2023/2024, Menhub Imbau Masyarakat Tak Mudik Naik Motor

Nasional
Jadi Capres Pertama yang ke IKN, Ganjar: Untuk Tunjukkan Komitmen Melanjutkan Pembangunan

Jadi Capres Pertama yang ke IKN, Ganjar: Untuk Tunjukkan Komitmen Melanjutkan Pembangunan

Nasional
Pemerintah Prediksi 107 Juta Orang Mudik Saat Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Pemerintah Prediksi 107 Juta Orang Mudik Saat Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Nasional
Selain Kesempatan Kerja, Jokowi Sebut Investasi Bawa Pemasukan Pajak dan Bukan Pajak

Selain Kesempatan Kerja, Jokowi Sebut Investasi Bawa Pemasukan Pajak dan Bukan Pajak

Nasional
Beredar Poster Acara Doa untuk Kemenangan Prabowo-Gibran di Rindam Jaya, Panglima Angkat Bicara

Beredar Poster Acara Doa untuk Kemenangan Prabowo-Gibran di Rindam Jaya, Panglima Angkat Bicara

Nasional
Jokowi Janji Urus Kenaikan Tukin Kementerian Investasi Usai Bahlil Minta Dinaikkan

Jokowi Janji Urus Kenaikan Tukin Kementerian Investasi Usai Bahlil Minta Dinaikkan

Nasional
Tanggapi Santai Isu 'Walkout' di COP28, Jokowi: Yang Penting Kita Telah Lakukan Hal Nyata

Tanggapi Santai Isu "Walkout" di COP28, Jokowi: Yang Penting Kita Telah Lakukan Hal Nyata

Nasional
Ganjar Ingin Aset Negara di IKN Dibangun dengan APBN

Ganjar Ingin Aset Negara di IKN Dibangun dengan APBN

Nasional
Tanggapan Jokowi Usai Menteri Bahlil Minta Tukin Naik di Depan Publik

Tanggapan Jokowi Usai Menteri Bahlil Minta Tukin Naik di Depan Publik

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Dihapus, Pakar: Debat Bukan Cuma Pemaparan Program

TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Dihapus, Pakar: Debat Bukan Cuma Pemaparan Program

Nasional
Hukuman Angin Prayitno Diringankan Jadi 5 Tahun Penjara

Hukuman Angin Prayitno Diringankan Jadi 5 Tahun Penjara

Nasional
Kritik RUU DKJ, Anies: Demokrasi Kita Harusnya Maju Bukan Mundur

Kritik RUU DKJ, Anies: Demokrasi Kita Harusnya Maju Bukan Mundur

Nasional
Ketika Prabowo Makan Siang bersama Lesti Kejora hingga Nikita Mirzani...

Ketika Prabowo Makan Siang bersama Lesti Kejora hingga Nikita Mirzani...

Nasional
Soal RUU DKJ, Mendagri: Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Soal RUU DKJ, Mendagri: Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Cerita Alam Ganjar soal 'Privilege' dan Godaan Jadi Anak Pejabat

Cerita Alam Ganjar soal "Privilege" dan Godaan Jadi Anak Pejabat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com